Politisi Demokrat: Peran Menko Marves di Kabinet Jokowi Seperti Perdana Menteri

Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Benny K Harman menyoroti peran Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) yang dijabat Luhut Binsar Pandjaitan. Ia menyebut peran tersebut sudah seperti perdana menteri.

Hal ini diungkapkan Benny dalam akun Twitter resminya @BennyHarmanID. Dalam cuitannya, Benny mengungkapkan pengamatannya mengenai peran Menko Marves di kabinet pemerintahan Jokowi yang sudah seperti perdana menteri.

Alhasil, ia menyebut adanya pergeseran sistem ketatanegaraan, di mana presiden hanya terlihat seperti kepala negara. Sedangkan kepala pemerintahan dipegang Menko Marves yang sudah seperti perdana menteri.

"Saya amati peran Menko Marves dalam kabinet Jokowi seperti perdana menteri, sehingga diam-diam ada pergeseran sistem ketatanegaraan," cuit Benny seperti dikutip Suara.com, Rabu (30/2/2022).

"Presiden hanya kepala negara. Kepala pemerintahan/perdana menteri dipegang Menko Marves. Jika dibiarkan, ini akan menjadi konvensi ketatanegaraan. #Liberte," lanjutnya.

Lebih lanjut, Benny menyebut hal tersebut harus segera dihentikan. Jika tidak, ia menyebut potensi adanya konvensi ketatanegaraan.

Sontak, cuitan Benny menyentil jabatan Menko Marves yang dijabat Luhut ini langsung mendapatkan atensi warganet. Hingga berita ini dipublikasikan, cuitan itu sedikitnya telah mendapatkan retweet 400 kali dan 1.000 tanda suka.

Warganet juga membanjiri kolom komentar dengan beragam pendapat. Mulai dari kritikan sampai sentilan terhadap pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin.

"Para penguasa gila jabatan, penghasil sawit tapi minyak goreng mahal, ditambah bbm ikut naik, terus dipaksa dukung 3 periode hahaha lawak banget," sentil warganet.

"Yasudahlah pak saatnya bapak dan teman-teman bapak yang hebat itu segera bertindak. Segera ya pak sebelum segala aspek di negeri ini benar-benar dicengkram dengan tangan rakusnya dan itu hampir terjadi loh pak," desak warganet. 

"Dan ini menunjukkan betapa parah dan lemahnya kinerja pengawasan anggota DPR," sentil warganet.

"Karena persepsi Jokowi presiden itu raja maka diangkatlah menko sebagai patih yang mengurus semua semaunya," tambah yang lain.