Sudah Dilarang Jokowi, Menteri yang Masih Bicara Soal Penundaan Pemilu Layak Dicopot?

Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Alif Kamal memberikan respons mengenai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Diketahui, Jokowi melarang para menteri untuk tidak berbicara mengenai penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden.

Alif Kamal mengatakan, apabila masih ada menteri yang berbicara terkait penundaan pemilu atau masa jabatan presiden, maka layak untuk dicopot.

"Kalau masih ada menteri atau pejabat negara yang bicara soal itu, maka menteri atau pejabat yang bersangkutan layak dicopot," kata Alif Kamal, seperti dikutip dari Wartaekonomi--jaringan Suara.com, Kamis (7/4/2022).

Lebih lanjut, Alif menyinggung soal hasil big data yang diklaim Luhut Binsar Pandjaitan.

Menurutnya, adanya pernyataan tegas dari Jokowi tersebut, klaim Luhut tidak terbukti.

"Pernyataan Luhut soal big data 110 juta pendukung tunda pemilu terbukti hanya klaim dengan adanya pernyataan presiden ini," jelasnya.

Ditambah, pemerintah terbukti gagal dalam memulihkan ekonomi dan mengatasi krisis.

Pemerintah justru menaikkan harga beberapa kebutuhan bahan pokok.

"Logikanya aneh, rakyat sengsara akibat ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan pandemi dan krisis, tetapi malah mendukung perpanjangan masa jabatan presiden," ungkapnya.

Oleh karena itu, Alif memberikan imbauan kepada masyarakat agar tidak terjebak dan menjadi alat politik.

"Semua elemen masyarakat agar tidak lagi menjadi alat politik segelintir orang untuk mau mengubah konstitusi dengan terus menggaungkan isu tunda pemilu atau perpanjang masa jabatan presiden," pungkasnya.

Sebelumnya, Jokowi memberikan pesan kepada menteri agar tak menimbulkan polemik di masyarakat.

Para menteri diminta untuk fokus bekerja dan menyingkirkan hal lain seperti hal yang bersifat politik.

"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat. Fokus kepada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," ungkapnya.