Suara.com - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menilai wajar jika mahasiswa akan menyampaikan sejumlah tuntutan dalam aksi 11 April 2022 mendatang. Setidaknya, ada enam tuntutan yang akan disampaikan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dalam aksi nanti.
LaNyalla mengatakan, tuntutan tersebut mereprentasikan suara terpendam kebanyakan rakyat yang belum keluar secara masif. Menurutnya, mahasiswa menjadi saluran sekaligus penyambung lidah rakyat tersebut.
"Kalau kita baca isi enam tuntutan mereka, sangat wajar. Karena itu saya ingatkan juga kepada aparat, khususnya kepolisian, jangan represif. Para mahasiswa itu adalah generasi bangsa yang wajib memikirkan masa depan bangsanya. Mereka juga calon pemimpin masa depan," kata LaNyalla kepada wartawan, Jumat (8/4/2022).
LaNyalla menambahkan, tuntutan pertama mahasiswa yang meminta sikap dan kalimat yang tegas dari Presiden Jokowi tentang penolakan penundaan pemilu dan tiga periode memang diperlukan. Hal itu penting juga, kata dia, agar elemen lain, termasuk partai politik tidak terus menimbulkan kegaduhan publik soal itu.
Kemudian tuntutan tentang penundaan dan kaji ulang UU Ibu Kota Negara juga tidak ada salahnya.
"Karena memang UU tersebut kurang public meaningful participation dan sekarang sudah ada yang menguji di MK," tuturnya.
Lalu tuntutan ketiga, empat dan lima, lanjut LaNyalla, mutlak adalah tuntutan mayoritas rakyat yang disuarakan oleh mahasiswa. Mulai dari stabilisasi harga sembako, pengusutan mafia minya goreng, hingga penyelesaian konflik agraria yang hampir merata di semua wilayah.
“Tuntutan terakhir mahasiswa yang minta Pasangan Jokowi-Makruf melaksanakan janji kampanye juga wajar. Karena harus jujur, ada janji-janji yang belum dipenuhi. Dan masih ada kesempatan waktu hingga 2024 untuk menuntaskan," tuturnya.
Diketahui, Sejumlah mahasiswa mengancam akan melakukan aksi demo besar-besaran menolak perpanjangan masa jabatan presiden selama tiga periode. Aksi tersebut rencananya digelar pada 11 April 2022 pekan depan.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan menyebut belum menerima permohonan atau pemberitahuan dari kelompok mahasiswa terkait rencana aksi demo 11 April ini.
"Sampai saat ini Polda Metro belum terima permohonan kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum oleh kelompok manapun," kata Zulpan kepada wartawan, Kamis (7/4/2022).
Zulpan menegaskan, polisi dapat melakukan upaya pembubaran apabila mahasiswa tersebut tetap melakukan aksi demo 11 April tanpa terlebih dahulu memberikan pemberitahuan.
Dia mengklaim hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
"Perlu saya sampaikan juga kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum yang tanpa memiliki dasar pemberitahuan di kepolisian sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku ini dapat dibubarkan oleh aparat," katanya.
Lebih lanjut, Zulpan mengimbau kepada mahasiswa dan masyarakat agar tidak melakukan aksi demo.
TERPOPULER
