Suara.com - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi melihat adanya kejengahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap kelakuan para menteri yang berbicara penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Kejengahan itu pula yang kemudian dianggap Baidowi melatarbelakangi Jokowi melarang menteri-menteri berbicara perihal dua wacana tersebut.
Baidowi menjelaskan, Jokowi tidak pernah bicara mengenai hal tersebut. Namun kemudian publik seperti menunjuk muka presiden lantaran para pembantunya di kabinet yang justru berbicara.
"Yang terjadi di publik karena yang menyuarakan adalah menteri kabinet seolah-olah wacana penundaan pemilu keinginan dari presiden sehingga membuat presiden merasa terganggu. Maka beliau perlu menyampaikan secara terbuka kepada publik bahwa tidak ada lagi wacana penundaan pemilu dan menegur para menteri untuk tidak berbicara penundaan pemilu," katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (8/4/2022).
Larangan itu sekaligus menegaskan, Jokowi menginginkan menteri-menteri bekerja dan berbicara sesuai tugas dan fungsi di bidangnya masing-masing, bukan sibuk mengurusi persoalan politik dan kepemiluan.
Semisal yang dilakukan Menko Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang kemudian langsung mendapat sorotan publik.
"Contoh, menteri investasi bicara penundaan pemilu. Menteri maritim investasi bicara penundaan pemilu. Kenapa tidak bicara tentang masuknya investasi di Indonesia terkait IKN, itu kan masih mending," kata Baidowi.
Bisa jadi, karena tindakan-tindakan para menteri di luar kapasitasnya dengan membicarakan pemilu, membuat Jokowi jengah.
Hingga akhirnya, Jokowi harus menghentikan polemik tersebut dengan melarang menteri-menterinya bicara perihal terkait.
"Tentu Pak Jokowi itu jengah juga dengerin hal tersebut. Saya kira apa yang disampaikan presiden itu mengakhiri polemik sementara ini," kata Baidowi.
TERPOPULER
