Suara.com - Wacana penundaan pemilu 2024 masih ramai menjadi bahan perbincangan publik. Wacana tersebut terus bergema hingga menimbulkan beragam komentar.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan telah meminta jajarannya untuk tak membicarakan wacana tersebut.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa wacana penundaan pemilu tidak akan terealisasi.
Zulkifli Hasan mengatakan pernyataan tersebut hanya statemen politik.
"Dalam politik biasa saja, itu namanya komunikasi politik, tapi dalam realisasi pilpres ada peraturan dalam UUD, jadi itu tidak ada dan nggak mungkin," kata Zulkifli Hasan, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Rabu (13/4/2022).
Lebih lanjut, Zulkifli Hasan mengatakan masyarakat tidak perlu meributkan soal wacana penundaan pemilu 2024.
Sebab ia mengungkapkan perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu tidak mungkin terwujud.
"Jadi kalau kita ribut masalah tiga periode, itu barangnya tidak ada. Tapi kalau mau ramai-ramai di Jakarta atau di sini, ya boleh boleh aja," ujarnya.
Kemudian, Zulhas mengatakan pihaknya tak bisa menolak atau mendukung wacana penundaan pemilu.
Menurutnya hal tersebut dikarenakan tidak ada konstitusi yang mengaturnya.
Zulhas menyebut perpanjangan masa jabatan boleh saja dilakukan apabila ada konstitusi yang sudah diubah.
Namun saat ini, mustahil terujud karena setiap partai memiliki calon masing-masing untuk Pilpres 2024.
"Saya mantan ketua MPR tidak sembarang saya berbicara. Lagipula, PDIP punya capres, Golkar punya capres, semua punya capres, yang belum punya capres saya aja, PAN," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyampaikan setuju dengan usulan Pemilu 2024 diundur atau ditunda. Menariknya, masalah global seperti konflik Rusia dengan Ukraina dijadikan alasan oleh politikus yang akrab disapa Zulhas tersebut.
"Kami memutuskan setuju Pemilu diundur," kata Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/2/2022).
