REGIONAL:
Suara.com - Koordinator Relawan Indonesia Bersatu (RIB) Risman Hasibuan melaporkan anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
Laporan ke MKD itu merupakan buntut pernyataan Masinton yang ditujukan kepada Menko Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
Risman berpandangan, pernyataan yang dilontarkan Masinton terhadap Luhut telah membuat kegaduhan.
"Beliau melontarkan bahasa yang tidak beretika, menyerang yang namanya Bapak LBP yang kita tahu beliau adalah pembantu presiden yang saat ini membantu presiden dalam membangun dan mengawal pemerintahan pak Jokowi," kata Risman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/4/2022).
Risman menilai, narasi-narasi yang digunakan Masinton untuk mengkritisi Luhut tidak elok. Apalagi dia menganggap pernyataan itu bertujuan menyerang Luhut secara frontal. Terlebih menggunakan diksi Brutus Istana yang ditujukan untuk Luhut.
Padahal, dikatakan Risman, sebagai anggota DPR seharusnya Masinton dapat menggunakan forum-forum yang formal dalam mengkritisi Luhut sebagai Menko.
"Ya, kita sangat sayangkan narasi yang dibangun oleh Masinton Pasaribu mengatakan bahwa LBP adalah Brutus itu sangat disayangkan. Apalagi beliau berjasa besar membantu Pak Jokowi. Kalau dalam hal Brutus, Brutus apa, kan dia harus punya bukti juga Brutus yang disampaikan itu apa penafsiran Brutusnya," tutur Risman.
Sementara itu, terkait laporan yang dilayangkan terhadap Masinton, Risman mengaku bahwa berkas pelaporannnya telah diterima.
"Maka saya hadir ke MKD hari ini, 18 April 2022 dan Alhamdulillah berkas kami diterima dan kami minta MKD memanggil Bung Masinton untuk dimintai keterangan. Karena memang tidak elok lah. Kalau mau menegur atau mau mengkritik kan ada forumnya, aalagi dia anggota DPR," ujar Risman.
Minta Luhut Mundur
Sebelumnya, Anggota Fraksi PDIP Masinton Pasaribu secara tidak langsung menyinggung Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut diketahui sempat mengungkapkan wacana penundaan pemilu 2024 hingga mengklaim ada 110 juta warga yang memberikan dukungan pemilu ditunda.
Masinton menyebut, penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden bukan ide dari Presiden Jokowi. Melainkan datang dari seorang menko yang tidak memiliki kewenangan di bidang politik.
"Pertanyaannya adalah ke mana menko yang menggalang dukungan palsu tiga periode masa jabatan presiden tersebut? Di mana batang hidung menteri pongah sok merasa paling kuasa itu?" kata Masinton, seperti dikutip dari makassar.terkini-- jaringan Suara.com, Senin (11/4/2022).
Gegara ada pembantu Jokowi yang menyuarakan penundaan Pemilu 2024, membuat ribuan mahasiswa turun ke jalan meminta ketegasan kepala negara agar pemilu tetap diadakan 2024.
Ia kemudian meminta menko tersebut mengundurkan diri dari jabatannya. Pasalnya, Jokowi telah menegaskan bahwa pelaksanaan pemilu tidak akan ditunda.
"Ketika presiden secara ksatria mengambil alih tanggung jawab dan meluruskan tindakan keblinger dan kesemena-menaan bawahannya, seharusnya menko tersebut secara ksatria mundur dari seluruh jabatannya. Apalagi telah menyebarkan big data hoaks kepada masyarakat Indonesia," ungkapnya.
Terkait demo BEM SI pada 11 April 2022, ia menyebut hal tersebut merupakan sebuah upaya demokrasi.
"Tanpa adanya pembatasan kekuasaan secara demokratis akan melahirkan kesemena-menaan atau tiran, berwatak rakus dan serakah atau oligarki kapitalis," ujarnya.
TERPOPULER