Bentuk Poros Koalisi 2024, Komunikasi PKS ke Parpol Lain Masih Cair, Belum Ada Pengerucutan

Agung Sandy Lesmana, Bagaskara Isdiansyah

Selasa, 19 April 2022 | 11:14 WIB
Bentuk Poros Koalisi 2024, Komunikasi PKS ke Parpol Lain Masih Cair, Belum Ada Pengerucutan
Ilustrasi logo partai politik di Indonesia. [ANTARA]

Suara.com - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), M Kholid, tak menamfik kekinian semua partai politik sedang melakukan komunikasi dalam rangka penjajakan koalisi untuk Pilpres 2024. 

Termasuk PKS sendiri, hanya saja belum mengerucut intens lakukan komunikasi dengan satu parpol tertentu. 

Pernyataan Kholid tersebut menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang mengaku tidak memungkiri bahwa ke depan Partai Demokrat akan membuat poros alternatif untuk menghadapi Pilpres 2024. Salah satu partai yang kemungkinan bisa diajak koalisi, yakni NasDem. 

"Ya semua partai sedang melakukan penjajakan. PKS sendiri juga membuka komunikasi," kata Kholid saat dihubungi, Selasa (19/4/2022). 

Kholid mengatakan, PKS tidak pilih-pilih dalam melakukan komunikasi penjajakan koalisi Pilpres 2024. Menurutnya, partai besutan Ahmad Syaikhu tersebut membuka komunikasi dengan berbagai parpol. 

"PKS sendiri juga membuka komunikasi dengan berbagai parpol untuk membuat poros koalisi 2024," ungkapnya. 

Lebih lanjut, Kholid menyampaikan, meski partainya telah membuka diri untuk berkomunikasi dengan berbagai parpol, tetapi belum ada pengerucutan soal dengan siapa PKS akan berkoalisi. 

"Tetapi kondisi masih cair dan belum ada pengercutan ke salah satu partai," tandasnya. 

Bikin Poros Alternatif

baca juga

Diketahui, AHY tidak memungkiri bahwa ke depan Partai Demokrat akan membuat poros alternatif untuk menghadapi Pilpres 2024. Salah satu partai yang kemungkinan bisa diajak koalisi, yakni NasDem. 

"Sangat memungkinkan, katakanlah tiga partai besar siapa saja yang memungkinkan hanya dengan berdua bisa jalan," kata AHY di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/4/2022). 

Selain dengan partai besar kata AHY Demokrat juga berkemungkinan berkoalisi dengan partai-partai menengah. Hal itu tentu untuk memperoleh suara untuk memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen. 

"Termasuk Demokrat, tentu selalu ada kemungkinan jika partai menengah saling bertemu dan akhirnya membangun koalisi. Opsinya masih terbuka untuk semua," ujar AHY. 

"Artinya kami sendiri berkomunikasi juga dengan partai papan atas, dengan demikian ada kesamaan visi platform, parpol yang berkoalisi tentunya serupa visi-misi," tandasnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Minta Menteri Ngotot Nyapres Mundur, Mardani PKS: Pak Jokowi Perlu Pembantu yang Fokus Urus Rakyat!

Minta Menteri Ngotot Nyapres Mundur, Mardani PKS: Pak Jokowi Perlu Pembantu yang Fokus Urus Rakyat!

News | Selasa, 19 April 2022 | 11:08 WIB

AHY Mau Bikin Poros Alternatif buat Pemilu 2024, PPP Terbuka Berkoalisi dengan Parpol Mana pun Asal Diajak Ngobrol

AHY Mau Bikin Poros Alternatif buat Pemilu 2024, PPP Terbuka Berkoalisi dengan Parpol Mana pun Asal Diajak Ngobrol

News | Selasa, 19 April 2022 | 10:43 WIB

Kader Partai Politik di Cianjur Diduga Menyusup ke Unit Pengumpul Zakat untuk Suksesi Pemilu 2024

Kader Partai Politik di Cianjur Diduga Menyusup ke Unit Pengumpul Zakat untuk Suksesi Pemilu 2024

Bogor | Selasa, 19 April 2022 | 06:36 WIB

Partai Nasdem Tutup Pintu Berkoalisi dengan Parpol yang Mewajibkan Harus Ada Figur Capres Lebih Dulu

Partai Nasdem Tutup Pintu Berkoalisi dengan Parpol yang Mewajibkan Harus Ada Figur Capres Lebih Dulu

News | Senin, 18 April 2022 | 19:29 WIB

Terkini

KPK Dalami Penghasilan Maruf Cahyono di Kasus Dugaan Gratifikasi Pengadaan MPR

KPK Dalami Penghasilan Maruf Cahyono di Kasus Dugaan Gratifikasi Pengadaan MPR

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 11:45 WIB

Gaya Jokowi Berbaju PSI, Mulai Blusukan Tiga Hari di Lampung

Gaya Jokowi Berbaju PSI, Mulai Blusukan Tiga Hari di Lampung

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 11:44 WIB

OTW Lampung Pakai Outfit 'Gajah', PSI Tegaskan Jokowi Tak Lagi di Partai Lama

OTW Lampung Pakai Outfit 'Gajah', PSI Tegaskan Jokowi Tak Lagi di Partai Lama

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 11:38 WIB

Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan

Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 10:22 WIB

Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa

Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 10:13 WIB

Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak

Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 09:29 WIB

Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus

Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 09:03 WIB

Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan

Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 07:55 WIB

Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM

Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 07:38 WIB

3  Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan

3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan

News | Kamis, 25 Juni 2026 | 22:42 WIB