Infografis
Suara.com - Para pemuka masyarakat Aborigin mendesak Pemerintah Australia hasil Pemilu 2022 untuk menggelar referendum dalam waktu dua tahun bagi pengakuan hak-hak konstitusional penduduk asli.
Desakan referendum bertajuk First Nations Voice to Parliament ini sudah bergulir sejak tahun 2017 usai Pertemuan Uluru yang menyepakati perlunya pembentukan lembaga perwakilan rakyat bagi penduduk asli di Australia.
Lembaga tersebut akan dinamai sebagai Voice to Parliament atau Suara untuk Parlemen, dan akan memiliki kewenangan terkait undang-undang dan kebijakan Pemerintah Australia yang berdampak pada seluruh masyarakat pribumi.
Lima tahun kemudian, para penyusun Pernyataan Uluru ini kembali berkumpul di Kota Cairns, Queensland, tepatnya 10 April 2022, dan menyepakati waktu pelaksanaan referendum: 27 Mei 2023 atau 27 Januari 2024.
Tanggal 27 Mei tahun depan merupakan peringatan 56 tahun keberhasilan Referendum 1967, dan ulang tahun keenam Pernyataan Uluru.
"Persiapan sudah selesai dan sekarang sudah saatnya menggelar referendum," kata Profesor Megan Davis, salah satu ketua Pertemuan Uluru.
"Para politisi tidak siap melaksanakan Pernyataan Uluru pada 2017, tapi sekarang rakyat Australia sudah siap," ucapnya.
Pada tahun 2017, di Uluru di tengah Benua Australia, ratusan tokoh masyarakat pribumi menyerukan perubahan konstitusional, karena masyarakat Aborigin tidak diberi suara dalam penentuan undang-undang yang mempengaruhi kehidupan mereka.
Kalangan pakar hukum berpendapat bahwa konstitusi harus diubah sehingga Voice to Parliament menjadi ketentuan permanen di Australia.
Baca Juga: Polisi Australia Penembak Mati Pria Aborigin Divonis Tak Bersalah
Perdana menteri pada saat itu, Malcolm Turnbull, menolak gagasan itu, dengan dalih tidak akan mampu memenangkan dukungan luas dari publik Australia.
