Namun Pat Anderson, seorang wanita dari suku Alyawarre dan mantan Ketua Dewan Referendum, mengatakan pemerintah federal hasil Pemilu 2022 harus melaksanakan kampanye dan sosialiasi mengenai referendum ini.
"Itulah yang menjadi tujuan kami, yaitu bagaimana mendidik masyarakat luas agar kami mendapatkan suara yang terpatri di dalam konstitusi (Australia)," katanya.
Profesor Megan Davis menambahkan, sejauh ini desakan referendum telah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak termasuk serikat buruh dan kelompok pengusaha.
"Kami sangat yakin bahwa mayoritas penduduk Australia akan memilih YES dalam referendum," katanya.
Terkait dengan Referendum 1967
Tanggal pelaksanaan referendum yang diusulkan disepakati pada akhir pekan lalu di Kota Cairns dan Yarrabah, sebagai kelanjutan dari pertemuan terbesar para tokoh masyarakat pribumi yang mendukung Pernyataan Uluru pada 2017.
Salah satu tokoh, Alfred Neal (97), turut hadir dan memberikan masukan dalam pertemuan itu.
Tokoh yang akrab dipanggil Pop ini adalah salah satu aktivis Aborigin yang membantu menyusun strategi untuk Referendum 1967.
"Kami ingin diakui," kata Pop.
Referendum akan menjadi puncak dari kerja dan kampanye selama puluhan tahun bagi pengakuan konstitusional untuk masyarakat pribumi.
Baca Juga: Polisi Australia Penembak Mati Pria Aborigin Divonis Tak Bersalah
Pemerintahan PM Scott Morrison telah menjanjikan anggaran AU$31,8 juta untuk mendirikan lembaga baru untuk perwakilan masyarakat pribumi melalui APBN 2022/23. Dalam program ini akan dibentuk 35 lembaga di tingkat "lokal dan regional" di seluruh Australia.