REGIONAL:
Suara.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Ismail menolak rencana Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menggulirkan kembali paripurna soal interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan. Pasalnya, agenda ini dinilai terlalu bernuansa politik.
Menurut Ismail, soal penyelenggaraan Formula E sudah dijelaskan secara detil dalam rapat komisi di DPRD. Karena itu, ia mengaku heran apa lagi yang ingin ditanyakan kepada Anies lewat interpelasi.
"Jadi kami juga belum paham ini mengapa kok (interpelasi) dipaksakan? Mungkin nuansanya lebih nuansanya politik dibandingkan benar-benar pengawasan tanggung jawab kerja," ujar Ismail saat dikonfirmasi, Senin (24/4/2022).
Menurutnya, jika PSI dan PDIP ingin bertanya soal Formula E, lebih baik tidak bertanya langsung kepada Anies. Pemanggilan bisa dilakukan kepada pihak yang berkaitan seperti penyelenggaranya, PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
Bisa juga menanyakannya kepada PT Jaya Konstruksi jika ingin meminta kejelasan soal sirkuit di Ancol. Menurutnya pihak-pihak ini lebih mengerti hingga ke urusan teknis penyelenggaraan Formula E.
"Kalau mau akuntabel itu ya konfirmasi ke pihak yang dianggap terlibat dan terkait dengan penyelenggaraan Formula E," jelasnya.
Karena sudah jelas, Ismail menyarankan PSI dan PDIP beralih untuk mendukung ajang balap mobil listrik itu. Apalagi, jadwal balapan sudah ditentukan 4 Juni mendatang.
"Sesuai dengan jadwal seharusnya kita tinggal membantu menyukseskan (Formula E) saja," katanya.
Sebelumnya, agenda paripurna soal interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan yang sempat tertunda berencana kembali dilanjutkan. Apalagi Badan Kehormatan (BK) memutuskan Ketua DPRD DKI tidak bersalah setelah mengadakan rapat tersebut.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan akan kembali mengagendakan paripurna tersebut setelah Hari Raya Idul Fitri 1443 H. Ia mengaku tidak bisa mengadakannya dalam waktu dekat ini karena mepet dengan lebaran.
"Habis lebaran ya. Kalau sekarang kan mepet waktunya," ujar Prasetio saat dikonfirmasi, Senin (18/4/2022).
Namun, bukan berarti setelah lebaran interpelasi bisa langsung dilanjutkan. Ia juga masih menunggu setelah selesai masa libur mudik lebaran sampai sekitar 9 Mei nanti.
"Pokoknya ngikutin jadwal libur aja. Setelah 9 Mei ya. Di atas tanggal 9 Mei," tuturnya.
Meski hanya menunda paripurna interpelasi, Politisi PDIP ini menyebut masih ada mekanisme yang harus dijalankan untuk kembali melanjutkan rapat. Agenda pemanggilan terhadap Anies ini harus diajukan dan dibahas dalam rapat Badan Musyawarah.
"Tetapi itu kan gue skors pada waktu itu, makanya nanti gue oke-in lagi mah langsung jalan," ujarnya.
TERPOPULER
