Elektabilitas kelompok pro-Iran itu ikut tergerus oleh gerakan sekuler yang menolak kekuasaan partai-partai sektarian dan menuntut perubahan demokratis.
Gerakan yang dipicu krisis ekonomi 2019 itu, memuncak pada insiden ledakan di pelabuhan Beirut, Agustus 2020 silam, yang menelanjangi praktik korupsi di pemerintahan. Pemilu kali ini dipandang sebagai kesempatan terbesar bagi kaum reformis untuk mengupayakan perubahan politik.
Sistem politik Lebanon menetapkan jatah kursi bagi masing-masing mazhab umat beragama, antara lain Sunni, Syiah, Kristen Maronit, Druze dan Kristen Ortodoks Armenia atau Yunani. Sebab itu, keputusan politik membutuhkan konsensus lintas keyakinan.
Sami Nader, analis Levant Institute for Strategic Affairs mengatakan, warga Lebanon belum bisa berharap terlalu banyak pada hasil pemilu. "Hizbullah dan aliansi pro-Iran memang terpukul, tapi apakah hasil ini akan membuka jalan bagi perubahan di Lebanon? Saya ragu,” kata dia. rzn/as (dpa,afp)
