Suara.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai hasil persidangan Pelanggaran HAM Berat Paniai yang akan digelar di Pengadilan Negara (PN) Kota Makassar akan menjadi representasi wajah penegakan hukum di Indonesia, khususnya kasus pelanggaran HAM berat. Sehingga persidangannya harus dikawal bersama.
Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Amiruddin Al Rahab mengatakan, nantinya kasus ini tidak hanya dilihat untuk mengadili seseorang semata.
"Jadi ini bukan hanya sekedar mengadili satu orang dan sebuah peristiwa. Ini adalah wajah hukum HAM kita. Ini akan menunjukkan kualitas dari hukum HAM kita kedepan dan juga masa depan Undang-undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM," kata Amir kepada wartawan di kawasan Jakarta Pusat, Senin (30/5/2022).
Selain itu, proses peradilan kasus ini juga menjadi modal guna memperbaiki mutu kinerja aparat penegak hukum.
"Supaya tidak mengulang kasus yang sama ke depannya," kata Amir.
Jika proses hukum kasus ini menjawab rasa keadilan para korban dan keluarganya, kata Amir, juga akan menjadi modal untuk membangung kepercayaan masyarakat Papua ke pemerintah.
"Bahwa kasus pelanggaran HAM berat bisa diselesaikan di pengadilan dengan adil," ujarnya.
Sebelumnya, Penyidik Direktorat Pelanggaran HAM Berat pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah melaksanakan serah terima tanggung jawab tersangka dan barang bukti kasus pelanggaran HAM Berat Paniai ke Tim Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Perkara kasus ini akan segera disidangkan ke pengadilan.
Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana, menyebut pihaknya telah menunjuk 34 JPU. Penunjukan 34 JPU ini tertuang dalam Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 147 Tahun 2022 tanggal 23 Mei 2022, dan Surat Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PRIN-41/A/Fh.2/05/2022 tanggal 23 Mei 2022.
"Telah ditunjuk Penuntut Umum sebanyak 34 orang yang terdiri dari Penuntut Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Papua, dan Kejaksaan Negeri Makassar," kata Ketut dalam keterangannya, Selasa (24/5/2022).
Ketut menyebut, Tim JPU memiliki waktu 70 hari menyusun surat dakwaan untuk selanjutnya diserahkan ke Pengadilan HAM.
Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 45 a Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Juncto pasal 2 Ayat (4) Keputusan Presiden Nomor Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan HAM, dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
Sebagaimana diketahui, penyidik Direktorat Pelanggaran HAM Berat pada Jampidsus Kejagung telah menetapkan satu orang tersangka dalam Kasus Pelanggaran HAM berat Paniai yang terjadi di tahun 2014. Tersangka merupakan purnawirawan TNI berinisial IS.
Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah menyebut IS ketika itu merupakan perwira penghubung di Kodim Paniai.
“(IS) Purnawirawan TNI. Dia perwira penghubung di Kodim di Paniai,” kata Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah, saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (2/4/2022).
TERPOPULER
