Infografis
Suara.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) tidak yakin tersangka lain dari peristiwa pelanggaran HAM berat Paniai akan terungkap di persidangan.
Wakil Koordinator KontraS, Rivanlee Anandar, menyampaikan salah satu alasannya karena investigasi yang dilakukan Kejaksaan Agung tanpa melibatkan penyidik ad-hoc dari masyarakat sipil, sehingga dinilai tidak transparan.
"Kalau sedari awal menggunakan asas transparansi, kami rasa pengungkapan tersangka lebih dari satu (tersangka) itu akan terjadi. Tapi dengan kenyataan yang sebaliknya, kami rasa tidak," kata Rivanlee kepada Suara.com, Rabu (25/5/2022).
Meski pesimistis, KontraS tetap berhadap pada persidangan nanti peristiwa pelanggaran HAM berat Paniai menjadi terang-benderang.
"Kami tetap berharap bahwa ada pengungkapan kasus yang seutuhnya di persidangan nanti," kata Rivanlee.
Tidak Libatkan Penyidik Ad-Hoc
Sebelumnya KontraS bersama YLBHI dan Amnesty Internasional Indonesia menyebut pengungkapan kasus pelanggaran HAM berat Paniai oleh Kejaksaan Agung tidak melibatkan penyidik ad-hoc dari unsur masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan HAM.
“Tentunya masyarakat sipil yang dilibatkan ialah yang memang telah terbukti memiliki rekam jejak bekerja untuk HAM dan memiliki kepedulian terhadap korban. Langkah ini penting untuk membuat penyidikan partisipatif dan independen guna bisa mendapatkan dan menggunakan bukti sebaik-baiknya dalam proses peradilan yang tengah berlangsung” kata mereka pada 28 Maret 2022 lalu.
Pensiunan TNI jadi Tersangka
Sebagaimana diketahui, penyidik Direktorat Pelanggaran HAM Berat pada Jampidsus Kejaksaan Agung telah menetapkan satu orang tersangka dalam kasus pelanggaran HAM berat Paniai yang terjadi di tahun 2014. Tersangka merupakan purnawirawan TNI berinisial IS.
Jampidsus Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah menyebut IS ketika itu merupakan perwira penghubung di Kodim Paniai.
“(IS) Purnawirawan TNI. Dia perwira penghubung di Kodim di Paniai,” kata Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah, saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (2/4/2022).
Penetapan tersangka ini merujuk Surat Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Print-79/A/JA/12/2021 tanggal 3 Desember 2021 dan Nomor: Print-19/A/Fh.1/02/2022 tanggal 04 Februari 2022 yang ditetapkan oleh Jaksa Agung RI selaku penyidik.
Tersangka IS dijerat dengan pasal berlapis yakni Pasal 42 Ayat (1) Juncto Pasal 9 huruf a Juncto Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kemudian, Pasal 40 Juncto Pasal 9 huruf h Juncto Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
Kasus Paniai Pelanggaran HAM Berat
Penetapan peristiwa Paniai sebagai pelanggaran HAM berat dilakukan usai Sidang Paripurna Khusus Komnas HAM pada 3 Februari 2020 lalu.
