Suara.com - Anggota Komisi II DPR Dapil Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengungkapkan, bahwa ada penjabat kepala daerah yang memilih mengundurkan diri sesaat setelah dilantik. Hal itu ia ungkapkan di hadapan Mensesneg Pratikno dalam rapat kerja di Komisi II.
Mulanya Anwar menyoroti adanya sejumlah kegaduhan dalam proses pemilihan penjabat. Mulai dari adanya gubernur yang menolak melantik penjabat kepala daerah pilihan Kementerian Dalam Negeri, sampai yang terbaru ialah penjabat mengundurkan diri.
"Kita dengar ada penolakan pelantikan. Kemudian ada bahkan ada baru-baru pak Mensesneg, habis dilantik penjabat yang ditunjuk itu langsung mengatakan mengundurkan diri," kata Anwar, Kamis (2/6/2022).
Hanya saja, Anwar tidak merinci siapa penjabat yang dimaksud. Ia hanya berujar bahwa peristiwa itu terjadi di daerahnya.
Ia melanjutkan, pada hari dan jam yang sama saat pelantikan, penjabat itu bukannya menandatangani berita acara tetapi justru menandatangani surat pengunduran diri.
Menurutnya hal itu bisa terjadi akibat dari pola komunikasi yang tidak baik. Di mana seharusnya Kementerian Dalam Negeri yang memiliki kewenangan menunjuk penjabat kepala daerah dapat berkoordinasi dengan gubernur.
Mengingat para gubernur dalam mekanismenya juga mengusulkan tiga nama penjabat.
"Jadi kita tidak ada masalah sih sebetulnya cuma kegaduhan itu karena kalau seperti ini kewibawaan pemerintah yang bisa hilang ini," ujar Anwar.
Karena itu Anwar berharap ke depan ada perbaikan dari sisi komunikasi. Adapun maksud dari Anwar mengungkapkan hal itu di hadapan Mensesneg ialah agar apa yang ia paparkan dapat disampaikan kepada Presiden Jokowi.
Baca Juga: Pengamat Nilai Anggota Polri dan TNI Jadi Penjabat Kepala Daerah karena Alasan Keamanan
"Salam hormat supaya pak Mensesneg orang yang sangat dekat dengan bapak presiden supaya bapak presiden perlu tahu ini," imbuhnya.
