-
17:16 WIBOmbudsman: Kemendagri Lakukan Tiga Maladministasi Dalam Penunjukkan Pj Kepala Daerah
Setelah menemukan adanya tiga maladministrasi yang dilakukan Kemendagri, Robert mengatakan kalau Ombudsman akan melakukan tindakan korektif.
Selengkapnya -
14:59 WIBFormappi Khawatir Penunjukan Penjabat Kepala Daerah oleh Mendagri Dijadikan Alasan Utak-atik Sistem Pemilihan Langsung
Lucius juga mengatakan hal itu bisa juga dijadikan alasan partai untuk mendorong agar dilakukan pemilihan secara tidak langsung.
Selengkapnya -
14:04 WIBRay Rangkuti: Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Bisa Untungkan Jokowi Jika Punya Kepentingan Politik di 2024
Menurut Ray Rangkuti hal itu semua akan tergantung pada sikap Presiden di pemilu 2024.
Selengkapnya -
18:31 WIBDiduga Ada Maladministrasi Terkait Penentuan Penjabat Kepala Daerah
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) beberapa waktu lalu telah melayangkan pengaduan kepada Ombudsman RI.
Selengkapnya -
21:54 WIBKirim Surat ke Jokowi, KOPAJA Minta Transparansi Soal Penunjukan Penjabat Kepala Daerah
Itu juga yang menyebabkan proses penunjukan dan/atau pelantikan kepala daerah dilakukan tanpa memperhatikan kerangka Vetting Mechanism
Selengkapnya -
22:29 WIBMasalah Penunjukkan Pj Kepala Daerah, Pengamat: Bisa Menjabat 2,5 Tahun Lebih
Hal tersebut bisa melanggar UU Pilkada Pasal 201 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan kalau penjabat itu hanya boleh memegang jabatan selama dua tahun.
Selengkapnya -
14:05 WIB31 Penjabat Kepala Daerah Diundang ke Istana, Jokowi Ingatkan Politik Praktis
Sesuai arahan Bapak Presiden tadi, kami penjabat-penjabat diminta memastikan di daerah berjalan baik, terkait APBD, dan menggunakan produk lokal
Selengkapnya -
20:30 WIBKontraS-ICW dan Perludem Laporkan Mendagri Ke Ombudsman RI karena Penunjukan PJ Kepala Daerah Diduga Maladministrasi
Laporan tersebut terkait adanya dugaan maladministrasi proses penentuan Penjabat Kepala Daerah yang tidak diselenggarakan secara transparan.
Selengkapnya -
18:47 WIB
Penunjukan Perwira TNI-Polri jadi Pj Kepala Daerah Bau Konflik Kepentingan, ICW: Pintu Masuk Praktik Korupsi
"Bahwa konflik kepentingan adalah pintu masuk praktik korupsi..."
Selengkapnya -
13:53 WIBSoal Penunjukan Penjabat Kepala Daerah dari Perwira TNI-Polri, Kolalisi: Tidak Jalankan Amanat Reformasi
Egi berpendapat, reformasi telah mengamanatkan adanya otonomi daerah seluas-luasnya.
Selengkapnya -
13:35 WIBLaporkan Menteri Tito Kasus Maladministrasi Penunjukan PJ Kepala Daerah, Perludem: Kemendagri Belum Jalankan Amanat MK
"Sehingga menjadi salah satu dalil kami dalam laporan kali ini," ucap Kahfi.
Selengkapnya -
13:15 WIB
Penunjukan PJ Kepala Daerah Diduga Maladministrasi, KontraS-ICW Dan Perludem Laporkan Mendagri Ke Ombudsman RI
Laporan tersebut terkait adanya dugaan maladministrasi proses penentuan Penjabat Kepala Daerah yang tidak diselenggarakan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif
Selengkapnya -
17:12 WIBSejumlah Kegaduhan Iringi Pelantikan Penjabat Kepala Daerah Bikin Publik Berspekulasi Ada Settingan
Anggota Komisi II DPR Anwar Hafid menyoroti sejumlah kegaduhan yang mengiringi proses penunjukan penjabat kepala daerah.
Selengkapnya -
13:06 WIB
Terungkap! Ada Penjabat Kepala Daerah Langsung Mengundurkan Diri Usai Dilantik
Bukannya menandatangani berita acara pelantikan, penjabat daerah itu justru menandatangani surat pengunduran diri
Selengkapnya -
21:01 WIBAktivis Aksi Kamisan Sumarsih Sebut Pemerintahan Jokowi Mencoreng Enam Agenda Reformasi
Inisiator aksi Kamisan, Maria Catarina Sumarsih menilai indikasi mundurnya reformasi kembali ke era Orde Baru saat ini semakin menguat.
Selengkapnya -
07:31 WIBJenderal TNI Jadi Penjabat Kepala Daerah, Djarot PDIP: Tidak Ada Beda Sipil dan Militer
Djarot mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara sipil dan militer, keduanya boleh menjabat jabatan politik selama tidak menyalahi undang-undang.
Selengkapnya -
21:21 WIBJadi Perdebatan, Ini Daftar Penjabat Kepala Daerah yang Berstatus TNI Polri Aktif
Sebanyak 272 kepala daerah diketahui akan meninggalkan kursi karena sudah habis masa jabatannya pada tahun 2024 mendatang. Sementara, kekosongan akan diisi oleh Penjabat (PJ).
Selengkapnya -
12:22 WIBAnalis: Kontrol terhadap Penjabat Kepala Daerah Perlu Ditingkatkan
Bismar mengemukakan sepanjang putusan MK itu masih berlaku maka wajib dipatuhi.
Selengkapnya -
20:22 WIBFormappi: Penunjukkan Perwira TNI/Polisi sebagai Penjabat Kepala Daerah Harus Dikoreksi
Lucius Karus dari Formappi menilai penunjukkan perwira TNI dan polisi sebagai penjabat kepala daerah mencederai Reformasi.
Selengkapnya -
22:02 WIB
Mahfud MD Sebut UU Bolehkan TNI Jadi Penjabat Kepala Daerah, Ray Rangkuti: Penganut Demokrasi Minimalis
Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti menyayangkan pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD terkait pengangkatan perwira tinggi TNI sebagai penjabat kepala daerah.
Selengkapnya
