Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bakal mengumpulkan seluruh pengusaha minyak goreng di Bali. Pertemuan ini sebagai pencocokan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, pengusaha, hingga asosiasi.
Sehingga, lanjut Luhut, dalam pertemuan tersebut apakah kebijakan yang dikeluarkan masing-masing saling menguntungkan. Karena dia melihat ada inkonsistensi kebijakan yang membuat isu minyak goreng menjadi polemik besar.
"Sehingga, tidak ada dusta diantara kita. Karena saya lihat dari itu kerusakan yang selama 5 bulan itu inkonsistensi kita. Nah sekarang tidak mau, Saya tidak mau diatur oleh siapapun tapi saya dengerin," kata Luhut dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (9/6/2022).
Luhut juga akan merubah sistem bisnis industri minyak goreng menjadi digital. Mantan Menkopolhukam ini menjelaskan, pemerintah akan melakukan audit semua luas tanah perkebunan kelapa sawit, jumlah produksi, hingga jumlah ekspor dari masing-masing pengusaha minyak goreng.
Langkah ini, sambung Luhut, dilakukan demi membuat pendapatan negara yang didapat dari industri minyak goreng jadi terukur dan tidak ada kebocoran.
"Dan jumlah yang ada di industri ini harus cocok data di Kementerian Perdagangan, Perindustrian sampai kepada bea cukai. Jadi harga jumlah itu harus bisa Cocok Dan kalau itu terjadi Saya kira penerimaan negara saya kira billion of dollars akan kita tambah dari sana," ucap dia.
Kemudian, Luhut juga akan membatasi kepemilikan dari perkebunan kelapa sawit maupun perusahaan produsen minyak goreng. Dia tidak rela, jika pihak-pihak yang bermukim di luar negeri, tetapi meraup keuntungan dari industri minyak goreng ini.
"Saya kira kita nggak setuju dengan hal semacam itu. jadi itu saya kira dengan audit yang akan kami lakukan sekarang Nah itu juga nanti dananya sedikit-sedikit pakai ini juga Pak," pungkas Luhut.
Baca Juga: Viral Driver Ojol Kirim Chat Tak Senonoh ke Customer Perempuan, Ngadu ke Admin Malah...
