Tolak Rencana Pemerintah Hapus Minyak Goreng Curah, Legislator PKS Sebut Jokowi Ingkar Janji

Suara.com - Anggota Komisi VII DPR RI fraksi PKS, Mulyanto, menolak wacana penghapusan minyak goreng (migor) curah yang disampaikan Menteri Kooordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan, sebaiknya pemerintah fokus mengendalikan ketersediaan dan harga minyak goreng (migor), baik curah maupun kemasan. Bukan justru melempar isu yang berpotensi menimbulkan masalah baru.

"Terkait masalah migor, sekarang ini semestinya Pemerintah fokus dan menggunakan segenap energinya untuk melaksanakan kebijakan, program dan upaya pengendalian migor. Bukan kebijakan baru yang lain. Jangan juga pindah fokus ke ekspor CPO dan turunannya, pengosongan tangki CPO, dan lain-lain," kata Mulyanto kepada wartawan, Senin (13/6/2022).

"Sampai hari ini migor curah masih langka dan mahal di atas HET. Berbagai janji Pemerintah termasuk janji Presiden Jokowi sendiri untuk menurunkan harga migor dalam dua pekan telah diingkari," ungkapnya.

Menurutnya, masalah migor tersebut sudah terjadi berlarut-larut dan berganti-ganti kebijakan. Meski begitu, permasalahan hingga kekinian tak kunjung usai.

"Masak Indonesia, kalah dengan mafia migor. Jadi tidak usahlah Pemerintah beralih ke fokus lain atau kehilangan fokus. Kalau memang Pemerintah sekarang tidak mampu, sampaikan saja ke publik, bahwa persoalan migor diserahkan kepada Pemerintahan berikutnya, karena sebagian anggota kabinet juga sudah siap-siap maju ke pilpres," tuturnya.

Sebelumnya, Luhut menyampaikan bahwa pemerintah berencana akan menghapus minyak goreng curah dari peredaran. Minyak goreng nantinya hanya ada dalam bentuk kemasan.

Ia menyebut hal itu akan dilakukab secara bertahap. Alasan rencana tersebut dilakukan salah satunya karena dianggap kurang higienis.