Suara.com - Kasus foto stupa Candi Borobudur yang diedit menyerupai wajah Presiden Joko Widodo atau Jokowi masih ramai diperbincangkan publik. Ini dianggap banyak pihak sebagai sebuah penghinaan.
Pakar telematika, Roy Suryo juga sempat mencuri atensi publik usai dirinya ikut mengunggah foto editan stupa Candi Borobudur dengan wajah Jokowi melalui akun Twitternya.
Namun, kini Roy Suryo sudah menghapus unggahan yang memperlihatkan stupa Borobudur tersebut. Nama Roy Suryo kini ramai diperbincangkan dan menjadi trending topic di Twitter. Berikut fakta seputar kasus stupa Candi Borobudur yang diedit mirip Jokowi.
1. Pengedit Foto Tengah Diusut
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tengah mengusut pembuat foto yang diduga dipakai untuk menyinggung soal naiknya harga masuk ke situs warisan dunia tersebut.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo mengungkapkan Direktorat Siber Bareskrim Polri telah bergerak mendalami siapa pelaku yang telah membuat foto tersebut.
“Sedang didalami dan profiling oleh Siber,” ujar Dedi saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (14/6/2022).
2. Roy Suryo Dianggap Lecehkan Jokowi
Roy Suryo dianggap telah melecehkan Jokowi setelah baru-baru ini mengunggah sejumlah foto stupa Candi Borobudur yang diedit menyerupai wajah sang presiden.
"Mumpung akhir pekan, ringan-ringan saja twit-nya. Sejalan dengan protes rencana kenaikan harga tiket naik ke Candi Borobudur (dari 50 ribu) ke 750 ribu yang (sudah sewarasnya) DITUNDA itu, banyak kreativitas netizen mengubah salah satu stupa terbuka yang ikonik di Borobudur itu, LUCU, he-3x. AMBYAR," tulis Roy Suryo melalui akun Twitternya.
Namun, kini Roy Suryo telah menghapus cuitannya tersebut.
3. Himbauan Polri
Dedi juga mengimbau agar masyarakat bisa bijaksana dalam menggunakan media sosial dengan menghormati hak-hak orang lain.
Dirinya mengingatkan bahwa sekali bermedia sosial, maka akan menyisakan jejak digital yang dapat membuat seseorang berhadapan dengan hukum (UU ITE).
“Dalam menggunakan medsos harus bijak, menghormati hak-hak orang lain, menjaga toleransi dan persatuan serta kesatuan. Karena jejak digital bisa dijadikan bukti dalam proses hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ITE,” ujar Dedi.
