Suara.com - Presiden Jokowi resmi melantik Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan. Selain itu Jokowi melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, Rabu.
Pelantikan Zulkifli Hasan dan Hadi Tjahjanto berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 64P Tahun 2022 tentang Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019—2024 yang ditetapkan pada tanggal 15 Juni 2022.
Zulkifli Hasan merupakan Ketua MPR periode 2014—2019, yang juga saat ini merupakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN).
Ia menjadi Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi.
Sementara itu, Hadi Tjahjanto merupakan Panglima TNI periode 2017—2021. Ia ditunjuk sebagai Menteri ATR/Kepala BPN menggantikan Sofyan Djalil.
Setelah pembacaan keppres, dilakukan pengambilan sumpah jabatan kepada masing-masing pejabat yang dilantik di hadapan Presiden Jokowi dan disaksikan rohaniwan.
Setelah itu, upacara ditutup dengan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan pemberian selamat kepada para pejabat yang dilantik.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan perombakan atau reshuffle kabinet oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta, Rabu, meliputi dua menteri dan tiga wakil menteri, sudah melalui pertimbangan matang.
Baca Juga: Jokowi Ganti Dua Menteri, Seskab: Presiden Butuh Penyegaran Selesaikan Persoalan
"Bukan hal yang tiba-tiba. Dengan pemikiran yang sudah cukup matang dan diskusi yang panjang, Presiden memang memerlukan semacam refreshing dari beberapa menteri dan wakil menteri. Ini dilakukan kenapa pada sekarang? Karena momentumnya dihitung paling pas saat ini," kata Pramono di Jakarta, Rabu.
Pramono menyebutkan ada dua menteri dan tiga wakil menteri baru.
Ia berharap kehadiran menteri dan wakil menteri baru akan memperkuat kabinet yang ada.
Secara keseluruhan, menurut dia, sebenarnya dengan pengalaman Presiden yang sudah dua periode, sudah 8 tahun, Presiden cukup memahami persoalan yang ada, termasuk urusan minyak curah, urusan pangan, dan urusan energi.
"Hal itu yang menjadi prioritas. Maka, untuk itu kenapa kemudian ada penyegaran dalam tubuh kabinet," jelasnya.
Pramono mengatakan bahwa perombakan kabinet untuk membuat kerja kabinet lebih lincah. Apalagi, persoalan pangan dan inflasi saat ini juga telah menjadi persoalan dunia sehingga perombakan diperlukan.
