REGIONAL:
- Ketua Fraksi PAN Putri Zulkifli Hasan mengonfirmasi 10 anggota partainya ikut mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat di DPR RI.
- Usulan HMP ini diajukan terkait status jabatan dan keabsahan dokumen persyaratan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
- Langkah konstitusional tersebut diambil Sarifuddin Sudding usai mencermati putusan pengadilan yang menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran tidak sah dan batal demi hukum.
Suara.com - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, mengonfirmasi bahwa sebanyak 10 anggota Fraksi PAN ikut serta dalam usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI.
Hal ini disampaikan usai sebelumnya hanya Sarifuddin Sudding sebagai satu-satunya Anggota DPR Fraksi PAN yang terlihat mengusulkan pengguliran HMP di dalam Rapat bersama Pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Putri menilai, langkah HMP ini sebagai bagian dari dinamika politik serta pelaksanaan fungsi konstitusional parlemen dalam menyikapi persoalan ketatanegaraan yang sedang berkembang.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Putri Zulkifli Hasan kepada awak media di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (11/11/2026).
Menurut Putri, penggunaan hak-hak konstitusional DPR merupakan elemen krusial dalam menjalankan fungsi kelembagaan.
Oleh karena itu, setiap langkah politik yang diambil harus senantiasa mengacu pada mekanisme serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Tadi diwakilkan Ketua Fraksi PAN MPR RI Pak Sudding. Sebanyak 10 anggota Fraksi PAN ikut dalam usulan Hak Menyatakan Pendapat ini. Kami memandang bahwa persoalan yang berkembang perlu disikapi melalui mekanisme konstitusional yang tersedia di DPR,” ujar Putri.
Lebih lanjut, ia menegaskan, bahwa HMP merupakan salah satu hak konstitusional DPR yang penggunaannya telah diatur secara resmi.
Dengan begitu, kata dia, seluruh prosesnya harus berjalan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan aturan kelembagaan yang ada.
Putri juga menambahkan bahwa DPR memegang tanggung jawab besar dalam menjalankan fungsi pengawasan serta memastikan setiap persoalan ketatanegaraan memperoleh ruang pembahasan yang semestinya.
“Pada prinsipnya, kami ingin seluruh proses berjalan sesuai aturan. Setiap hak konstitusional anggota DPR harus dihormati, dan setiap tahapan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku,” kata dia.
Di samping itu, Putri menekankan pentingnya menjaga agar dinamika politik tetap berada di dalam koridor demokrasi dan konstitusi.
Ia menyatakan bahwa supremasi hukum serta penghormatan terhadap mekanisme ketatanegaraan wajib dijadikan landasan utama dalam menyikapi berbagai persoalan nasional.
Ke depannya, Fraksi PAN akan terus mencermati perkembangan pembahasan usulan HMP serta mengikuti setiap proses kelembagaan yang berlangsung di DPR RI.
Putri berharap rangkaian proses yang berjalan dapat memberikan kepastian serta menjadi bagian dari upaya menjaga kehidupan demokrasi dan konstitusi di Indonesia.
TERPOPULER