Suara.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai Presiden Joko Widodo kembali merusak semangat reformasi dengan kembali mengangkat kalangan militer yakni Mantan Panglima TNI Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Kepala Kampanye WALHI Nasional, Hadi Djatmiko mengatakan seharusnya Jokowi menjaga semangat reformasi dengan tidak menempatkan orang dari kalangan militer masuk ke jabatan sipil.
"Masuknya militer ke ranah sipil ini menjadi catatan penting. Ini lari jauh dari semangat reformasi, tapi kita tahu sejak awal memang pemerintahan saat ini tidak lagi berpihak pada masyarakat," kata Hadi saat dihubungi Suara.com, Rabu (15/6/2022).
Menurutnya, meskipun Hadi Tjahjanto sudah purnawirawan, gaya kepemimpinannya tetap saja militeristik ketika nanti bekerja sebagai Menteri ATR/BPN.
"Ini kan menyalahi tuntutan gerakan reformasi 98 bagaimana menghentikan dwifungsi ABRI, tapi Jokowi ini malah banyak sekali mengambil militer, dalam hal ini jenderal-jenderal TNI untuk mengisi jabatan publik yang itu bukan wewenang atau haknya mengisi jabatan publik itu," ucapnya.
Jokowi melantik mantan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (15/6/2022).
Pelantikan ini berdasar pada Keputusan Presiden nomor 64P Tahun 2022 tentang Pemberhetian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019-2024.
Selain dua menteri, Jokowi juga menunjuk Sekretaris Dewan Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni menjadi wakil menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Raja Juli menggantikan wamen sebelumnya, Surya Tjandra.
Kemudian, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, John Wempi Wetipo juga dilantik menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), serta Sekjen Partai Bulan Bintang Afriansyah Noor ditunjuk menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker).
Ketiganya dilantik melalui Keputusan Presiden nomor 24M Tahun 2022 tentang Pemberhetian dan Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019-2024.
TERPOPULER
