Viral Wisatawan Ngaku Diminta Bayar Rp 50.000 Gegara Ketahuan Rekam Kuda di Gunung Bromo, Bagaimana Peraturannya?

"Emang yang punya pemandangan Bromo itu siapa?" imbuh warganet lain.

"Viralkan saja pak,, biar gak kebiasaan,, orang mau wisata koq kaya dipalak, pemaksaan,, kalo udah gak ada wisatawan aja loh syukurin jadi sepi.. jangan begitu lah.. premanisme itu namanya," tutur warganet.

"Ga jadi ke bromo kalau gini," timpal warganet lainnya.

Sementara itu, beberapa warganet juga terpantau mencolek Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta sang menteri, Sandiaga Uno, agar turut mengatasi permasalahan premanisme seperti ini.

Untuk video selengkapnya dapat disaksikan di sini.

Bagaimana Peraturan Mengambil Foto dan Video di Kawasan Wisata?

Negara sudah mengatur perihal besaran biaya aktivitas di Kawasan Pelestarian Alam, termasuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) lewat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014.

Dikutip dari PP tersebut, penarikan retribusi dimasukkan dalam kategori Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Terdapat beberapa kategori aktivitas, salah satunya snapshot film komersial. Penetapan tarifnya dikelompokkan menjadi tiga, seperti penjelasan berikut:

1. Video komersil, dikenai tarif Rp 10.000.000 per paket
2. Handycam, dikenai tarif Rp 1.000.000 per paket
3. Foto, dikenai tarif Rp 250.000 per paket

Bila film dan foto komersial yang diambil dalam rangka kegiatan penelitian, maka ditetapkan tarif yang berbeda. Yakni sebesar Rp 20.000.000 per paket untuk WNA dan Rp 10.000.000 per paket untuk WNI.