REGIONAL:
Suara.com - Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputeri memberikan sinyal kalau dirinya belum akan mengumumkan nama calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung partainya untuk hadapi Pilpres 2024 dalam waktu dekat.
Hal itu disampaikan Megawati dalam pidato politiknya dalam penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) kedua PDIP di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Kamis (23/6/2022).
Awalnya Megawati menyampaikan bahwa adanya Sekolah Partai PDIP untuk menggembleng para kader-kader untuk menjadi seorang pemimpin. Megawati lantas menyinggung soal banyaknya pertanyaan yang diterima kepada dirinya terkait kapan akan mengumumkan nama capres-cawapres yang akan diusung PDIP. Ia meminta semua pihak bersabar.
"Tentu semuanya berpikir, kenapa, ya, ibu? Sudah banyak itu pertanyaan kapan mau mendeklarasikan calon presiden dan calon wakil presiden? Ya, sabar lah sedikit," kata Megawati disambut tepuk tangan para kader.
Menurutnya, penyelenggaraan Pilpres 2024 masih terbilang lama. Untuk itu, ia mengaku tak terburu-buru dalam mengumumkan nama capres-cawapres yang diusung.
"Orang waktunya masih dua tahun, lah, dua tahun, lah, ya, boleh dong, saya umpetin saja terus," tuturnya.
Lebih lanjut, Megawati menceritakan soal pengalamannya saat menghadiri acara Badan Intelijen Negara atau BIN. Di sana Megawati menceritakan soal mudahnya menjadi seorang presiden.
"Karena apa? Kalau pejabat presiden pun sebenarnya masuk pegawai negeri, loh, artinya digaji lalu ada pensiunnya cuman kalau tertentu kalau presiden kalau tidak terpilih lagi tentu telah dibuat oleh konstitusi kita bahwa hanya bisa dua kali," tandasnya.
Adapun PDIP baru saja menyelesaikan Rakernas kedua di Sekolah Partai PDIP. Rakernas menghasilkan rekomendasi eksternal. Terkait Pilpres 2024, penetapan capres-cawapres menjadi hak prerogratif Megawati selaku ketua umun.
"Rakernas II Partai menegaskan bahwa penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung oleh PDI Perjuangan pada Pemilu 2024, berdasarkan keputusan Kongres V Partai, AD/ART Partai, dan tradisi demokrasi Partai adalah hak prerogatif Ketua Umum Partai Megawati Soekarnoputri," bunyi rekomendasi poin keempat.
TERPOPULER