Suara.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengajak TNI untuk senantiasa menjaga penegakan dan perlindungan hak asasi manusia di Tanah Air yang memperoleh penilaian baik dari Dewan HAM PBB.
"Mari kita jaga dan tegakkan HAM. Kita pertahankan penilaian baik ini. Kita hindari agar TNI jangan sampai secara terstruktur atau sengaja melakukan kejahatan kemanusiaan," kata Mahfud saat memberikan arahan kepada sekitar 900 peserta Apel Komandan Satuan TNI AD di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, hari ini.
Menurut dia, TNI telah memiliki prosedur operasi standar dalam melakukan berbagai tindakan sehingga pelanggaran HAM, apalagi pelanggaran HAM berat, dapat dihindari.
Mahfud saat menghadiri Pembukaan Sesi Ke-50 Sidang Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, Senin (13/6), mendengarkan pidato Komisi Tinggi HAM PBB yang menyatakan Indonesia tidak termasuk ke dalam daftar 21 negara yang perkembangan HAM-nya sedang mereka rujuk.
Dengan demikian, kata dia, Indonesia tidak memiliki catatan buruk terkait dengan penegakan dan perlindungan HAM dalam 3 tahun terakhir.
Dalam pengarahan yang juga dihadiri oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman itu, Mahfud mengapresiasi TNI yang selama 7 tahun terakhir senantiasa menjadi lembaga yang paling dipercaya publik berdasarkan hasil survei dari sejumlah lembaga kredibel.
"Saya ucapkan selamat sekaligus terima kasih karena berdasarkan survei lembaga kredibel disebutkan bahwa TNI adalah lembaga yang paling dipercaya publik dibandingkan lembaga-lembaga lain di Indonesia," kata dia.
Oleh karena itu, kata Mahfud, TNI khususnya TNI Angkatan Darat harus mampu menyikapi secara bijak berbagai perkembangan situasi dan kondisi, baik di skala nasional, regional, maupun global yang berdampak pada stabilitas serta situasi keamanan Indonesia, terutama di tengah masa persiapan dan pelaksanaan Pemilu 2024.
Pada akhir arahannya, Mahfud berharap TNI dapat menjadi teladan bagi masyarakat dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional, reformasi struktural, serta mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya dengan tugas-tugas operasi militer selain perang. [Antara]
