facebook

Kepala BNPB: Daerah Zona Merah PMK Bakal Dilockdown

Bimo Aria Fundrika
Kepala BNPB: Daerah Zona Merah PMK Bakal Dilockdown
Ternak mati akibat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) [Foto: Beritajatim]

Dengan lockdown harapannya tidak ada lagi daaaerah merah bertambah terkait PMK.

Suara.com - Penyakit mulut dan kuku (PMK) hingga kini masih terus menyebar. Untuk itu pemerintah berencana untuk melakukan lockdown atau penguncian wilayah yang berstatus zona merah pmk bagi provisi yang kecamatannya sudah terinfeksi lebih dari 50 persen.

"Ini tidak boleh ada pergerakan hewan dari satu titik ke titik lain. jadi semuanya di-lockdown," kata
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto seperti dikutip dari ANTARA, Sabtu, (25/6/2022).

Dengan lockdown harapannya tidak ada lagi daaaerah merah bertambah terkait PMK. Komunikasi publik menjelang Idul Adha juga perlu dilakukan seperti edukasi kesehatan hewan dan penjelasan kepada masyarakat dengan sejelas-jelasnya.

Masyarakat diharap tetap tenang dan waspada, serta menyadari sepenuhnya terkait dengan PMK. Sehingga kemungkinan adanya perbedaan khususnya terkait mobilisasi hewan ternak atau perpindahan hewan ternak dan satu titik ke titik lain, terutama di daerah-daerah yang zona merah PMK.

Baca Juga: Tekan Penyebaran Wabah, Riau Terima 4.200 Dosis Vaksin PMK untuk Sapi

Kondisi sapi yang terjangkit PMK milik Sutikno, satu di antara peternak di Kandang Komunal Rejo Makmur Kecamatan Gunugpati, Kota Semarang, Jumat (24/06/22).[Suara.com/Aninda Putri]
Kondisi sapi yang terjangkit PMK milik Sutikno, satu di antara peternak di Kandang Komunal Rejo Makmur Kecamatan Gunugpati, Kota Semarang, Jumat (24/06/22).[Suara.com/Aninda Putri]

Arahan kedua adalah pembentukan Satuan Tugas Daerah untuk mendata dan memastikan dokter hewan dan otoritas veteriner yang ada di daerah masing-masing, dan segera difungsikan di tiap daerah masing-masing di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat provinsi, dan terutama di Zona zona merah.

Ketiga adalah mendata kebutuhan vaksin dan tenaga vaksinator, mengingat Kementerian Pertanian pada akhir minggu ini akan melaksanakan vaksinasi PMK.

Data-data tersebut kemudian diintegrasikan dengan menggunakan sistem pelaporan data COVID-19 yang selama ini sudah berjalan.

"Selanjutnya apabila ada apabila kebutuhan hewan kurban tidak bisa terpenuhi, tidak perlu memobilisasi hewan ternak antardaerah. ini memang tidak mudah memberikan penjelasan kepada masyarakat, Tapi ini sudah keputusan pemimpin negara. sehingga mohon masing-masing wilayah, masing-masing daerah, mengikuti kebijakan ini," kata Suharyanto.

Baca Juga: PMK Tengah Mewabah, Ketua MUI Sarankan Umat Muslim Kurban Kambing

Komentar