'Kami Percaya ACT' Jadi Trending Topic, Publik Ramai Bandingkan dengan Tikus Berdasi

Dany Garjito, Elvariza Opita

Selasa, 05 Juli 2022 | 10:41 WIB
'Kami Percaya ACT' Jadi Trending Topic, Publik Ramai Bandingkan dengan Tikus Berdasi
fakta menarik ACT (Facebook)

Suara.com - Nama yayasan penyaluran donasi Aksi Cepat Tanggap (ACT) sedang menjadi sorotan publik. Hal ini tak lepas dari dugaan penyelewengan dana umat yang terkumpul oleh yayasan dengan tagline "Care for Humanity" tersebut.

Sebagai informasi, Majalah Tempo sebelumnya meliris laporan mengenai dugaan penyelewengan dana umat oleh ACT. Disebutkan bahwa dana yang terkumpul digunakan untuk memberi berbagai fasilitas mewah kepada petinggi-petingginya.

Meski isu ini terus bergulir panas terutama di Twitter, tak sedikit warganet yang masih memercayai ACT sebagai lembaga donasi yang amanah.

Hal ini salah satunya terbukti dari trending-nya tagar #KamiPercayaACT di Twitter pada Selasa (5/7/2022) pagi. Dipantau Suara.com sampai pukul 10.12 WIB, kata kunci ini masih menjadi nomor satu di Twitter Indonesia dan dipenuhi beragam cuitan pembelaan.

'#KamiPercayaACT' trending topic di Twitter pada Selasa (5/7/2022) pagi. (Twitter)
'#KamiPercayaACT' trending topic di Twitter pada Selasa (5/7/2022) pagi. (Twitter)

Rupanya warganet membandingkan dugaan penyelewengan dana umat oleh ACT tersebut dengan aksi para tikus berdasi alias korupsi uang rakyat oleh pejabat.

Mereka menilai publik terlalu menanggapi keras dugaan yang sejauh ini masih belum sepenuhnya dibantah maupun diiyakan oleh ACT. Apalagi karena beredar juga desakan agar ACT dibubarkan saja lantaran telah tidak amanah dalam menyalurkan donasi umat.

Seperti misalnya warganet yang membandingkan dugaan penyelewengan ini dengan kasus korupsi bantuan sosial yang sempat dilakukan eks Menteri Sosial Juliari Batubara beberapa waktu lalu.

"Kalau ada kasus seperti ini, apakah lembaganya (Kemensos) yang harus DIHABISI? Atau pelakunya? Apakah pihak-pihak yang bekerja sama dengan lembaga tersebut (Kemensos) jadi SALAH? Silakan BuzzeRp jawab. #KamiPercayaACT," tegas warganet sambil menyertakan tangkapan layar pemberitaan soal aksi rasuah ini.

Warganet membandingkan dugaan penyelewengan dana umat oleh ACT dan korupsi bansos oleh Kementerian Sosial. (Twitter/@maspiyuaja)
Warganet membandingkan dugaan penyelewengan dana umat oleh ACT dan korupsi bansos oleh Kementerian Sosial. (Twitter/@maspiyuaja)

"Disaat ACT adalah masalah dengan pengurusnya, kaum otak tol** pada heboh dan sibuk meminta agar ACT dibubarkan, tapi disaat Negara ada masalah karena pejabatnya pada Korupsi bahkan sampai Triliunan, engga ada yang teriak-teriak agar Negara dibubarkan. Situ Waras?" ujar warganet.

baca juga

"Di BUMN juga banyak dengan masalah kasus-kasus korupsinya, tapi tidak ada yang teriak-teriak bahwa BUMN harus dibekukan dan dibubarkan. Maka begitu juga di ACT kalau di ACT ada Maling / Koruptor, maka potong tangannya, jangan ACT-nya dibubarkan. Situ Waras?" sambung warganet lagi.

ACT Diduga Menyelewengkan Dana Umat untuk Gaji Fantastis Petinggi

Suasana kantor ACT di Sulawesi Selatan, Senin, 4 Juli 2022 terlihat sepi [SuaraSulsel.id/Lorensia Clara Tambing]
Suasana kantor ACT di Sulawesi Selatan, Senin, 4 Juli 2022 terlihat sepi [SuaraSulsel.id/Lorensia Clara Tambing]

Majalah Tempo merilis laporan dugaan penyelewengan dana umat ini pada Sabtu (2/7/2022) kemarin dan mendapat respons keras dari banyak masyarakat.

Dalam laporannya, lembaga kemanusiaan yang juga fokus pada Suriah dan Palestina ini disebut menyelewengkan dana donasi yang terkumpul demi menyediakan gaji dan fasilitas mewah bagi para petingginya.

Misalnya saja Ahyudin yang pernah menjabat sebagai Presiden ACT, disebut memperoleh gaji sebesar Rp 250 juta setiap bulannya.

Lalu posisi di bawahnya juga mendapat gaji tak kalah besar. Misalnya Senior Vice President digaji Rp 200 juta per bulan, Vice President Rp 80 juta, dan Direktur Eksekutif Rp 50 juta.

Bukan hanya itu, pejabat ACT juga disebut difasilitasi dengan mobil-mobil mewah seperti Toyota Alphard, Mitsubishi Pajero, hingga Honda CRV.

Namun Presiden ACT saat ini, Ibnu Khajar, mengklaim lembaganya telah memangkas gaji para petinggi serta operasional organisasi seiring dengan dilakukannya restrukturisasi sejak Januari 2022 lalu.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Diduga Selewengkan Dana Umat, Warganet Bongkar Gaya Hidup Mewah Anak Bos ACT Hingga Doktrin Ekstrim

Diduga Selewengkan Dana Umat, Warganet Bongkar Gaya Hidup Mewah Anak Bos ACT Hingga Doktrin Ekstrim

Surakarta | Selasa, 05 Juli 2022 | 08:18 WIB

Ini Pengakuan Presiden ACT Soal Gaji Rp 250 Juta

Ini Pengakuan Presiden ACT Soal Gaji Rp 250 Juta

Selebtek | Selasa, 05 Juli 2022 | 08:02 WIB

Diduga Gelapkan Dana Umat, Pemprov DKI Berencana Evaluasi Kerja Sama Dengan ACT

Diduga Gelapkan Dana Umat, Pemprov DKI Berencana Evaluasi Kerja Sama Dengan ACT

News | Selasa, 05 Juli 2022 | 06:24 WIB

Soal Dugaan Penyelewengan Dana Umat Oleh ACT, PPATK: Ada Indikasi Untuk Aktivitas Terlarang

Soal Dugaan Penyelewengan Dana Umat Oleh ACT, PPATK: Ada Indikasi Untuk Aktivitas Terlarang

News | Selasa, 05 Juli 2022 | 06:16 WIB

Densus 88 Ikut Mendalami Dugaan Penyelewengan Dana ACT untuk Aktivitas Terorisme

Densus 88 Ikut Mendalami Dugaan Penyelewengan Dana ACT untuk Aktivitas Terorisme

Sulsel | Selasa, 05 Juli 2022 | 05:20 WIB

Terkini

Biang Kerok Blackout! Polri Bongkar Korupsi Batu Bara PLTU yang Bikin Listrik Padam Massal

Biang Kerok Blackout! Polri Bongkar Korupsi Batu Bara PLTU yang Bikin Listrik Padam Massal

News | Senin, 06 Juli 2026 | 22:15 WIB

WNI Tewas Mengenaskan di Jepang, Terduga Pelaku Diduga Tabrakkan Diri ke Kereta

WNI Tewas Mengenaskan di Jepang, Terduga Pelaku Diduga Tabrakkan Diri ke Kereta

News | Senin, 06 Juli 2026 | 21:40 WIB

Mahfud MD Heran Fenomena UU 'Simsalabim': Tiba-tiba Jadi, Kapan Dibahasnya?

Mahfud MD Heran Fenomena UU 'Simsalabim': Tiba-tiba Jadi, Kapan Dibahasnya?

News | Senin, 06 Juli 2026 | 21:35 WIB

Bulog Respon Cepat Masukan Masyarakat, Direktur Operasi Tinjau Penanganan Gudang Karawang

Bulog Respon Cepat Masukan Masyarakat, Direktur Operasi Tinjau Penanganan Gudang Karawang

News | Senin, 06 Juli 2026 | 21:27 WIB

Dewan Pers Kabulkan Pokok Aduan Gus Ipul atas Artikel Opini yang Dinilai Menyudutkan

Dewan Pers Kabulkan Pokok Aduan Gus Ipul atas Artikel Opini yang Dinilai Menyudutkan

News | Senin, 06 Juli 2026 | 20:57 WIB

Rumor 'Orang Dalam' Bocorkan OTT Kuansing Mencuat, KPK: Itu Cuma Spekulasi!

Rumor 'Orang Dalam' Bocorkan OTT Kuansing Mencuat, KPK: Itu Cuma Spekulasi!

News | Senin, 06 Juli 2026 | 20:55 WIB

Soroti Fenomena 'Rule by Law', Eks Ketua KY Sebut Hukum Dibajak Oligarki Demi Proyek Elite

Soroti Fenomena 'Rule by Law', Eks Ketua KY Sebut Hukum Dibajak Oligarki Demi Proyek Elite

News | Senin, 06 Juli 2026 | 20:48 WIB

Kemendagri Koordinasikan Usulan BSPS dari Daerah untuk Perkuat Program Perumahan

Kemendagri Koordinasikan Usulan BSPS dari Daerah untuk Perkuat Program Perumahan

News | Senin, 06 Juli 2026 | 20:42 WIB

Bukan Cuma Jakarta, PM Narendra Modi ke Yogyakarta Demi Restorasi Candi Prambanan

Bukan Cuma Jakarta, PM Narendra Modi ke Yogyakarta Demi Restorasi Candi Prambanan

News | Senin, 06 Juli 2026 | 19:58 WIB

Online Scam hingga Ancaman Privasi: Era AI Butuh Tata Kelola Ruang Digital Berbasis HAM

Online Scam hingga Ancaman Privasi: Era AI Butuh Tata Kelola Ruang Digital Berbasis HAM

News | Senin, 06 Juli 2026 | 19:42 WIB

×