Dasar hukum keputusan tersebut berdasarkan Pasal 126 KUHPM jo Pasal 103 KUHPM, jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 Ayat 1 jo Ayat 2 jo Ayat 4 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
Adapun lima poin yang memberatkan hukuman yakni terdakwa tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya, perbuatan terdakwa dapat merusak program pemerintah dalam penanggulangan bencana Covid-19 di Kepulauan Riau, khususnya di Kota Batam.
Selain itu, perbuatan terdakwa juga merugikan dan menyakiti perasaan anggota Yonif RK 136/TS, dana Covid-19 dan dana kalori dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan perbuatan terdakwa telah mencoreng nama baik TNI yang selama ini dikenal netral dalam Pilkada di Tanah Air.
Sidang keputusan itu dipimpin Hakim Ketua Kolonel Sus Immanuel P. Simanjuntak, Hakim Anggota I Agus B Surbakti dan Hakim Anggota II Arwin Makal.