Infografis
Suara.com - Nasib Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson sedang berada di ujung tanduk. Hal ini disebabkan setelah dua menteri Inggris di kabintenya mengundurkan diri.
Tak hanya itu, sejumlah anggota parlemen mendesak Boris Johnson untuk mundur dari jabatannya. Adapun dua menteri yang mengundurkan diri adalah menteri keuangan dan menteri kesehatan Inggris.
Kedua menteri itu melepaskan jabatan mereka dari kabinet Johnson pada Selasa (5/7/2022). Alasannya, mereka mengakui sudah tidak bisa bekerja untuk pemerintah di tengah skandal yang menghantam pemerintahan Johnson.
Seorang anggota parlemen bahkan blak-blakan menyatakan ingin "menendang" Johnson keluar dari Downing Street, tempat perdana menteri Inggris bekerja.
"Saya menduga kami akan terpaksa menyeretnya (Johnson), menendang dan meneriakinya (agar keluar) dari Downing Street," kata seorang anggota parlemen dari partai Konservatif kepada Reuters, yang berbicara secara anonim.
"Tapi jika kami harus melakukannya seperti itu maka kami akan melakukannya," lanjutnya.
Johnson sendiri tampak tidak terpengaruh dengan seruan dari parlemen agar dirinya mengundurkan diri. Sebaliknya, ia justru menunjukkan tekad yang besar untuk tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris.
Terbukti, Johnson langsung menunjuk pengusaha yang juga menteri pendidikan, Nadhim Zahawi sebagai menkeu yang baru. Ia juga mengisi beberapa posisi yang kosong di kabinetnya.
Seberapa besar penentangan pada Johnson di kalangan partainya sendiri akan terungkap pada Rabu lalu. Kala itu, Johnson menghadiri sesi tanya-jawab mingguan di parlemen dan di hadapan komite terpilih selama dua jam.
Baca Juga: Pemerintahan Inggris Goyah, Dua Menteri Utamanya Mengundurkan Diri
Johnson sendiri merupakan mantan jurnalis dan wali kota London yang mewakili wajah Inggris pasca-Brexit. Ia berhasil memenangi pemilihan secara telak pada 2019.
Sejak itu, pemerintahannya telah mengambil pendekatan agresif dan tak jarang memicu kekisruhan. Kepemimpinannya juga diwarnai berbagai skandal dan salah langkah selama beberapa bulan terakhir.
Sang perdana menteri sempat didenda polisi karena melanggar penguncian Covid-19. Sebuah laporan yang memberatkan juga diterbitkan tentang kelakuan para pejabatnya di Downing Street.
Mereka disebut melanggar aturan pembatasan COVID-19 yang mereka buat sendiri. Ada juga kebijakan yang berubah arah hingga pembelaan pada anggota parlemen yang melanggar aturan lobi di pemerintahan Johnson.
Johnson juga dikritik tak cukup bertindak dalam mengatasi krisis yang membuat banyak warga Inggris kesulitan menghadapi kenaikan harga pangan dan bahan bakar.
The Times of London mengatakan "rentetan ketidakjujuran" Johnson "betul-betul merusak" pemerintahan yang efektif.
