facebook

Temuan PPATK, ACT Diduga Bisniskan Dana Umat

Chandra Iswinarno | Yaumal Asri Adi Hutasuhut
Temuan PPATK, ACT Diduga Bisniskan Dana Umat
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat ditemui wartawan di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/4/2022). (Suara.com/Novian).

PPATK menduga donasi yang dikumpulkan Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) diputarkan terlebih dahulu untuk bisnis sebelum disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan.

Suara.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menduga donasi yang dikumpulkan Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) diputarkan terlebih dahulu untuk bisnis sebelum disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan.

Kecurigaan tersebut disampaikan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat konferensi pers di Kantor PPATK, Jakarta Pusat pada Rabu (6/7/2022).

"Kami menduga ini merupakan transaksi yang dikelola dari bisnis ke bisnis. Jadi tidak murni menerima, menghimpun dana kemudian disalurkan. Tapi kemudian dikelola dulu di dalam bisnis tertentu," katanya.

Dari perputaran dana umat tersebut, diduga ada pihak yang mengambil keuntungan.

Baca Juga: Soal Dugaan Aliran Dana ke Organisasi Teroris Al-Qaeda, Begini Respons ACT

"Di situ tentunya ada revenue ada keuntungan. Nah, ini PPATK terus melakukan penelitian," katanya.

Ivan mengungkap salah satu temuan PPATK, yakni dalam kurun waktu dua tahun terdapat dana lembaga sekitar Rp30 miliar yang mengalir ke sebuah perusahaan dan diduga berafiliasi dengan pihak pengurus ACT.

"Ada satu entitas perusahaan yang dalam waktu dua tahun itu melakukan transaksi dengan entitas yayasan tadi, ACT, itu lebih dari 30 miliar. Ternyata pemilik dari perusahaan tadi terafiliasi dengan pengurus dari entitas yayasan tadi (ACT)," beber Ivan.

Sementara itu terhitung sejak hari ini, Rabu (6/7/2022), PPATK memblokir 60 rekening milik ACT di 33 jasa penyedia keuangan untuk sementara.

Pemblokiran dilakukan bersamaan dengan keputusan Kementerian Sosial yang mencabut sementara perizinan ACT.

Baca Juga: Benarkah Ada Dana ACT untuk Aksi Teroris? Ini Temuan PPATK

Dengan pemblokiran ini, ACT tidak dapat melakukan transaksi baik debit ataupun kredit. Kemudian dalam waktu 20 hari kedepan PPATK akan bekerja memeriksa secara detail puluhan ribu transaksi yang dilakukan ACT.

Komentar