Suara.com - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendapat sorotan gegara rencana renovasi ruang kerja Dewan Pengarah dengan alokasi Rp6,1 miliar. Menanggapi polemik itu, anggota Komisi VII DPR Mulyanto meminta BRIN menunda rencananya.
Ia menilai renovasi ruangan yang mencapai angka miliaran itu terbilang fantastis di tengah kondisi keuangan negara.
"Ya sebaiknya memang ditunda dulu kalau memang tidak mendesak. Mengingatkan kondisi keuangan negara yang terbatas," kata Mulyanto, Senin (18/7/2022).
Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR ini berpendapat bahwa para Dewan Pengarah di BRIN tidak terlalu mendesak untuk memiliki ruang kerja. Pasalnya, dikatakan Mulyanto para Dewan Pengarah yang dari unsur tokoh atau pejabat tentu sudah memiliki ruang kerja di tempat lain.
![Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. [Dok.Antara]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/01/07/38418-anggota-komisi-vii-dpr-ri-mulyanto.jpg)
"Yang dibutuhkan mereka adalah ruang pertemuan untuk mendiskusikan berbagai hal yang dapat bersifat co-working space. Jadi tidak perlu pengadaan baru," tandas Mulyanto.
Sebelumnya, BRIN buka suara terkait renovasi ruang kerja Dewan Pengarah yang menelan biaya hingga Rp 6,1 miliar. Plt Kepala Biro Komunikasi Publik, Umum, dan Kesekretariatan (BKPUK) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Driszal Fryantoni menyebut kalau renovasi bukan hanya dilakukan untuk ruang kerja Ketua Dewan Pengarah BRIN Megawati Soekarnoputri saja.
Driszal membenarkan kalau pihaknya akan melakukan renovasi ruang yang berada di lantai dua kantor BRIN. Namun, renovasi dilakukan untuk seluruh ruangan dewan pengarah BRIN.
"Perlu saya informasikan, biaya Rp 6,1 M adalah biaya renovasi seluruh lantai 2 yang sebelumnya merupakan ruang kerja eks Kepala BPPT. Lantai 2 tersebut akan kami renovasi menjadi ruang kerja-ruang kerja untuk semua Dewan Pengarah yang berjumlah 10 orang, bukan hanya untuk ketua dewan pengarah sendiri," kata Driszal saat dikonfirmasi, Minggu (17/7/2022).
Driszal menuturkan kalau di lantai dua tersebut sebelumnya sudah ada kamar tidur, kamar mandi, ruang makan, ruang tamu, ruang rapat dan ruang kerja eks kepala BPPT. Kendati demikian ia tidak menampik kalau ilustrasi desain ruang tidur mewah yang tersebar di media sosial itu memang untuk Megawati.
Baca Juga: BRIN Tak Menampik Desain Ruang Tidur Mewah di Kantor untuk Megawati
"Itu bekas ruang istirahat eks kepala BPPT yang akan kita siapkan untuk ketua wanrah, jadi bukan untuk anggota yang lainnya," ucapnya.
Driszal juga mengungkapkan kalau pengajuan renovasi itu murni datang dari BRIN sendiri, bukan keinginan Megawati. Pasalnya selama ini dewan pengarah BRIN kerap menggunakan ruang sementara di lantai 23.
Adapun biaya renovasi senilai Rp 6,1 miliar itu merupakan hasil rekomendasi.
"Mengenai besaran biaya yang dibutuhkan merupakan rekomendasi dari Kementrian PUPR melalui Direktorat Bina Penataan Bangunan."
