Infografis
Suara.com - Rangkaian demi rangkaian penyelidikan kematian Brigadir J yang diduga ditembak Bharada E telah dilakukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk mengungkap fakta sebenarnya.
Sejumlah pihak pun telah diperiksa, mulai dari keluarga Brigadir J hingga Bharada E serta lima ajudan Kadiv Propam Polri nonaktif Irjen Ferdy Sambo lainnya.
Namun hingga saat ini, Komnas HAM belum melakukan pemeriksaan terhadap Ferdy Sambo dan istrinya, Putri. Padahal, pemeriksaan terhadap keduanya dinilai penting untuk mengungkap fakta peristiwa penembakan.
Terlebih dalam peristiwa tersebut, polisi menyebut Putri sebagai korban yang diduga dilecehkan Brigadir J dan lokasi dugaan pelecehan serta penembakan terjadi di Rumah Dinas Irjen Ferdy Sambo di Duren Tiga, Jakarta Selatan pada Jumat (8/7/2022) lalu.
Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengungkapkan alasan lembaganya yang belum juga memanggil Ferdy Sambo dan Putri. Dia mengatakan, mereka harus terlebih dahulu mengumpulkan keterangan yang lengkap terkait konstruksi peristiwa.
"Pasti, kami akan panggil Pak Ferdy Sambo, pasti kami akan meminta keterangan Bu Putri, tapi tahapannya adalah memperkuat dulu sekuens-sekuens ceritanya, konteks waktunya dan sebagainya. Baru nanti pasti ke Ferdy Sambo, nanti akan ke TKP," kata Anam kepada wartawan di Kantor Komnas HAM pada Selasa (28/7/2022).
Sejauh ini dari proses penyelidikan Komnas HAM, sejumlah data telah mereka kumpulkan serta terdapat temuan baru yang mematahkan spekulasi-spekulasi kematian Brigadir J.
Salah satunya, pemeriksaan dari enam ajudan Ferdy Sambo, termasuk Bharada E yang mengungkap sebelum peristiwa penembakan mereka berkumpul dalam satu momen yang santai. Mereka masih bercengkrama dan tertawa bersama.
Kemudian dari hasil rekaman kamera CCTV yang didapat Komnas HAM, menunjukkan beberapa waktu sebelum tragedi berdarah itu, Brigadir J, Bharada E, dan ajudan lainnya bersama Putri melakukan tes PCR bersama di salah satu rumah yang berada di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan.
Baca Juga: Komnas HAM Minta Pemerintah dan DPR RI Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik Dalam RUU ITE
Dugaan Pelecehan
