Mencari Suara untuk Pemilu 2024 di Media Sosial, Tidak Semudah Membalikkan Telapak Tangan Bagi Parpol

Suara.com - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengungkapkan keefektifan dunia digital dalam proses kampanye sebuah partai politik. Namun menurutnya perlu ada upaya lebih untuk bisa meraup suara riil dari media sosial.

Hal tersebut disampaikannya melalui diskusi yang digelar mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) bertajuk "Strategi Digitalisasi Pemasaran dan Kampanye Politik Pada Pemilu 2024", Jumat (29/7/2021).

"Digitalisasi menjadi cara mudah untuk mempengaruhi audiens. Lewat media sosial yang saya punya, saya dengan mudah menjangkau orang di daerah saya, dan juga lebih efektif," kata Mardani.

Meski demikian, Mardani menegaskan bahwa 'pasukan darat' juga tidak bisa dikesampingkan. Karena, kata dia, suka saja tidak cukup, karena harus bisa memastikan mereka yang suka itu harus juga memilih.

Senada dengan Mardani, kampanye digital juga dimanfaatkan oleh politisi muda Golkar yang juga Wakil Walikota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan. Menurutnya, kampanye digital bisa menjangkau dengan mudah pemilih yang menggunakan media sosial.

"Pengalaman di Tangerang Selatan, di mana sebagian besar telah menggunakan media sosial, itu kami maksimalkan untuk meraup suara. Namun tetap harus dengan strategi, karena media sosial menyesuaikan dengan karakteristik, usia, pendidikan, akan berbeda," ungkap Pilar.

Akan tetapi, pengamat politik Hendri Satrio menyebut kalau aktivitas di media sosial tidak berbanding lurus dengan elektabilitas partai politik maupun politisi. Hal ini berdasarkan survei yang dilakukan oleh KedaiKOPI, bahwa media yang paling dipercaya masyarakat saat ini masih dipegang oleh media konvensional seperti televisi, sementara media sosial menjadi media paling tidak dipercaya oleh publik.

"Bahkan, suka atau tidak suka, selain TV, yang bisa diandalkan dan efektif ialah baliho-baliho. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan media digital, selain tentunya harus dilihat dulu ceruk pemilihnya," ujarnya.

Terkait pemilih pemula, Hendri juga mengungkap bahwa anak-anak muda yang memenuhi media sosial saat ini masih belum menjadi pemilih yang independen. Itu berdasarkan data, di mana pilihan politik mereka masih terpengaruh oleh orang lain.

"Anak-anak yang baru mencoblos di 2024, pada saat memilih dipengaruhi pilihan orang lain, misalnya orang tua mereka," ucapnya.

Sementara itu, Peneliti BRIN dan Pengajar di Magister Ilmu Komunikasi UMJ, Prof. Siti Zuhro menegaskan bahwa yang terpenting dalam menyambut pemilu mendatang ialah pembenahan pola kampanye partai politik. Menurutnya, parpol harus berbenah dan memberikan pendidikan politik bagi masyarakat.

Terkait digitalisasi, Siti Zuhro menuturkan, fenomena tersebut juga harus menjadi perhatian partai politik. Karena hal ini merupakan salah satu upaya agar publik merasakan kehadiran partai politik.

"Karena bagi partai politik, kampanye merupakan hal yang terus menerus diadakan. Partai harus mempu adaptif, inovatif dan menghadapi kebaruan, sebab jika tidak, animo masyarakat akan menurun,”jelas Siti.

Lebih lanjut, Dekan FISIP UMJ, Evi Statispi menyatakan bahwa fenomena serba elektronik seharusnya menjadi dasar untuk menggunakan instrumen digital dalam pelaksanaan pemilu mendatang. Penyelenggara pemilu dalam hal ini didorong melakukan inovasi-inovasi dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Evi berpesan kepada mahasiswa agar berperan aktif dalam mensosialisasikan cara memilih pemimpin yang baik.

"Mudah-mudahan dengan strategi yang baik, yang dilaksanakan dengan cara baik, tidak akan ada lagi praktik curang dalam pemilu, sehingga dapat menghasilkan terpilihnya pemimpin yang baik," pintanya.

Dalam paparan yang merupakan hasil diskusi mahasiswa, perwakilan mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi UMJ, Trisno Muldani menyoroti tingginya biaya kampanye yang dilakukan oleh partai politik di Pemilu 2019 lalu, di mana tiga partai teratas ialah oleh Perindo, PSI, dan Hanura. Mereka lebih banyak mengalokasikan biaya kampanye tersebut untuk membayar iklan di media konvensional, seperti televisi, media massa maupun baliho.

"Padahal dari sisi perolehan suara justru berbanding terbalik. Justru partai yang belanja iklan politik itu mendapatkan suara sedikit, dan partai yang sudah mapanlah yang memperoleh suara yang tinggi di DPR," ujar Trisno.

Trisno melanjutkan, saat ini seharusnya media digital lebih dipilih sebagai instrumen pemasaran dan kampanye politik. Karena ada empat kelebihan di dalamnya, yakni dari sisi target pasar, biaya, waktu, dan komunikasi, media digital jauh lebih unggul dibanding media konvensional.

"Sehingga, anggaran kampanye yang tinggi, bisa dialokasikan untuk hal yang lebih krusial misalnya pendidikan politik untuk masyarakat, agar meningkatkan jumlah pemilih rasional,” tuturnya.

Namun patut digarisbawahi, lanjut Trisno, penggunaan media sosial juga jangan sampai menumbuhkan lebih banyak kampanye-kampanye digital yang berisi hoaks dan kampanye hitam.

"Karenanya, penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU maupun Bawaslu harus memperhatikan hal ini, jangan sampai kondisi keterbelahan di tahun 2019 lalu terjadi kembali di Pemilu mendatang” tegasnya.

Lebih lanjut, Trisno mendorong e-voting dilaksanakan pada pemilu mendatang. Karena berdasarkan data, pengguna internet di Indonesia saat ini sudah mencapai 220 juta, dan 60 persennya merupakan pemilih milenial. Sehingga, e-voting menurut Trisno menjadi alternatif untuk menjadikan pemilu mendatang lebih efektif, efisien, dan jujur.

"Karena jika mengaca pada pandemi lalu, masyarakat dipaksa menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, dan mereka dapat menggunakannya. Selain itu untuk mengisi bensin, masyarakat juga dipaksa untuk memakai aplikasi. Jadi kenapa tidak, masyarakat juga diajak untuk mengikuti pemilu secara e-voting," tegasnya.