REGIONAL:
Suara.com - Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf menyayangkan tindakan pihak-pihak yang tega mengubur bantuan sosial atau bansos dari Presiden RI.
Ia menilai, temuan kuburan beras bansos di wilayah Kota Depok, Jawa Barat itu tentu melukai hati rakyat. Bagaimana tidak, pada tahun-tahun awal menghadapi Covid-19, rakyat sangat berharap mendapatkan bansos lantaran tidak sedikit dari mereka terpaksa berhenti bekerja imbas pandemi.
"Hal itu melukai perasaan masyarakat miskin dan tidak bijaksana," kata Bukhori, Selasa (2/8/2022).
Bukhori sendiri meragukan alasan beras bansos dikubur karena diklaim rusak dan tidak layak konsumsi.
Menurut dia, sekalipun alasan itu benar, tidak sepatutnya beras bansos dimusnahkan begitu saja dengan cara dikubur.
"Padahal masih ada cara lain supaya beras tersebut tidak terbuang sia-sia, semisal dijual kembali ke pihak lain sebagai campuran pakan ternak. Setidaknya itu bisa lebih bermanfaat dan tidak menimbulkan kecurigaan,” kata Bukhori.
Sebelumnya hal serupa juga menjadi sorotan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. Ia mempertanyakan alasan di balik penguburan terhadap bantuan sosial atau bansos dari Presiden RI di sebuah lahan di Kota Depok, Jawa Barat.
Menurut Ace alasan bansos kedaluwarsa sehingga harus dikubur tidak serta merta bisa diterima begitu saja.
"Kalau ada pihak yang menyatakan bahwa bantuan sosial itu telah kedaluwarsa, itu pun juga perlu dipertanyakan. Berarti bantuan sosial itu tidak dapat didistribusikan kepada warga yang berhak untuk menerimanya," kata Ace kepada wartawan, Senin (1/8/2022).
Karena itu, Ace meminta mitranya di Komisi VIII, yakni Kementerian Sosial untuk mengklarifikasi kepada masyarakat atas temuan kuburan bansos.
"Agar tidak menimbulkan kecurigaan dan syak wasangka dari masyarakat," ujar Ace.
Di sisi lain, Komisi VIII mendesak aparat penegak hukum untuk menelusuri siapa pelaku yang menimbun bansos dan mengungkap apa motif di balik penimbunan tersebut.
"Sepengetahuan saya, bantuan sosial Presiden pun juga tetap di bawah koordinasi Kementerian Sosial RI. Oleh karena itu supaya tidak menimbulkan spekulasi yang bermacam-macam, sebaiknya segera ungkap ke publik," imbuh Ace.
TERPOPULER