Suara.com - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan banding atas vonis lima tahun, tujuh bulan penjara yang dijatuhkan kepada Bupati Kuantan Singingi nonaktif, Andi Putra dalam kasus suap perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) sawit.
"Tim Jaksa KPK telah menyatakan upaya hukum banding atas putusan pengadilan Tipikor Pekanbaru yang memvonis terdakwa dengan penjara 5 tahun dan 7 bulan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Rabu (3/8/2022).
Ali menjabarkan alasan banding itu ditempuh karena lantaran putusan pengadilan dianggap tidak mempertimbangkan tuntutan Jaksa KPK terkait uang pengganti dan pencabutan hak politik terhadap terdakwa Andi Putra.
"KPK berharap, majelis hakim tingkat banding akan menerima upaya hukum tersebut dan memutus sesuai amar tuntutan tim Jaksa KPK," katanya.
Putusan majelis hakim terhadap terdakwa Andi Putra lebih ringan dari tuntutan Jaksa KPK selama delapan tahun enam bulan penjara. Masih dalam tuntutan, Andi juga diminta membayar uang pengganti sebesar Rp500 juta.
Dalam perkara ini, Andi Putra didakwa tim Jaksa KPK dengan dakwaan, kesatu Pasal 12 huruf a UU Tipikor Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 11 UU Tipikor Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
