Suara.com - Partai Demokrat menegaskan belum memiliki rencana untuk bergabung dengan koalisi yang telah terbentuk, seperti Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB dengan Golkar, PAN, dan PPP di dalamnya ataupun koalisi yang segera dibentuk oleh Gerindra dan PKB. Meski mereka masih terus menjalin komunikasi politik dengan partai-partai yang terlah tergabung dalam koalisi tersebut.
"Demokrat menegaskan belum ada pembahasan mengenai itu (bergabung dengan koalisi)," ujar Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (12/8/2022).
Hal yang dia sampaikan ini ditujukan untuk menanggapi kabar yang beredar mengenai Demokrat yang dinilai berkemungkinan bergabung dengan salah satu koalisi.
Sebaliknya, lanjut Herzaky, sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Jumat (5/8), terkait dengan koalisi, mereka lebih intens menjalin komunikasi dengan NasDem dan PKS.
Bahkan, tambah dia, ketiga pihak telah melakukan beberapa pertemuan terbatas melalui perwakilan yang ditunjuk oleh masing-masing partai dan hasil pertemuan itu akan disampaikan kepada publik pada waktu yang belum ditentukan.
Lebih lanjut, Herzaky menjelaskan bahwa sampai saat ini di samping menjalin komunikasi secara lebih intens dengan NasDem dan PKS, Demokrat juga masih terus menjajaki komunikasi intens dengan teman-teman lintas partai lainnya.
Hal tersebut, kata dia, diperlukan oleh Demokrat untuk menyelesaikan permasalahan bangsa yang tidak bisa diselesaikan sendirian.
"Bagaimana pun, menyelesaikan permasalahan bangsa ini tidak bisa sendirian, komunikasi dan silaturahim lintas elemen bangsa harus terus dijalin," ujar Herzaky.
Dia menambahkan koalisi yang akan dibentuk oleh Demokrat juga bukan sekadar koalisi untuk Pilpres 2024, melainkan juga koalisi untuk menyelesaikan permasalahan yang berpotensi dihadapi bangsa Indonesia pasca-Pilpres 2024.
Herzaky menyampaikan koalisi yang akan dibentuk oleh Demokrat akan berusaha mencari cara mengelola negara agar pendapatan dan daya beli rakyat semakin meningkat, mencegah rakyat terbebani oleh kenaikan harga sembako, bahan bakar minyak gas, dan listrik, mengurangi pengangguran, dan memperbaiki nasib rakyat. (Antara)
