Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Mekopolhukam) sekaligus Ketua Kompolnas Mahfud MD menjawab beberapa pertanyaan atas pernyataan yang pernah diungkapkannya terkait kasus pembunuhan Brigadir J.
Pertanyaan yang diajukan untuk Mahfud MD itu berasal dari para anggota DPR Komisi III saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama LPSK, Komnas HAM dan Kompolnas, Senin (22/8/2022).
Nah berikut deretan pernyataan tegas Mahfud MD saat dicecar sejumlah anggota DPR terkait kasus pembunuhan Brigadir J.
Bahas Kaisar Sambo
Dalam rapat itu, ada anggota DPR menyinggung terkait grafik ‘Kekaisaran Sambo' yang belum lama ini beredar luas di masyarakat.
Secara tegas, Mahfud MD mengatakan bahwa informasi grafik tersebut bukan berasal darinya. Ia juga mengaku tidak tahu sama sekali terkait kebenarannya.
Lebih lanjut, Mahfud menganggap sejumlah pihak yang namanya tercatat dalam grafik itu bukan dalam konteks pembagian ‘jatah’ dari hasil bisnis ‘haram’ seperti judi online yang berada di bawah Komando Ferdy Sambo.
Menurutnya, grafik tersebut justru menunjukkan struktur di divisi Propam Polri yang pernah pernah dipimpin oleh Ferdy Sambo saat menjabat sebagai Kadiv Propam.
Jenderal Bintang Tiga yang Undur Diri
Dua anggota DPR RI Sarifuddin Sudding dan Benny K Harman bertanya kepada Mahfud perihal sosok jenderal bintang tiga yang akan mengundurkan diri jika Ferdy Sambo tidak dijadikan tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J.
Mahfud MD kemudian menegaskan tidak akan menjawab pertanyaan terkait siapa jenderal bintang tiga tersebut. Penjelasan tersebut hanya akan disampaikan kepada dua pihak, yakni Presiden Jokowi dan Kapolri.
"Saya berhak untuk tidak menjawab itu dan sudah berkomunikasi langsung dengan Kapolri, kecuali ada bintang tiga yang menggugat saya di pengadilan. Saya akan mengumumkan itu," katanya.
Membahas Kompolnas
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa dalam RDP mempertanyakan secara umum tugas Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) kepada Ketua Kompolnas Mahfud MD.
Dalam kesempatan itu, Desmond juga mempertanyakan bentuk pengawasan seperti apa yang dilakukan Kompolnas terhadap institusi Polri.
