Baru-baru ini, anggota DPR mengusulkan agar Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengeluarkan fatwa BBM subsidi pada saat hadir di rapat kerja dengan Menteri ESDM, Rabu, 24 Agustus 2022.
Jajaran anggota DPR Komisi VII, Willy Midel Yoseph mengusulkan kepada MUI untuk mengeluarkan fatwa hanya orang miskin dan kalangan tidak mampu saja yang boleh membeli BBM subsidi.
"Setelah dilihat pengawasan saat ini kan tetap jebol. Kita diskusi dengan Ketua MUI Provinsi. Bagaimana saya katakan dibuatkan saja ke MUI sebuah fatwa, dibuatkan fatwa bahwa yang subsidi itu diarahkan pada orang miskin dan tidak mampu saja," ujar Willy.
Seperti apa fakta-fakta MUI yang diminta untuk mengeluarkan fatwa BBM subsidi tersebut? Simak informasi lengkapnya berikut ini.
1. BBM Subsidi Kerap Tidak Tepat Sasaran
Berdasarkan penuturan dari Willy, sejauh ini pemerintah belum bisa membuahkan hasil, dan BBM subsidi sendiri kerap kali tidak bisa tepat sasaran.
"Cara paling pas menurut saya itu secara hukum orang udah nggak peduli. Kemudian diawasi seperti apapun juga nggak ada hasilnya. Subsidi tetap jebol. Kita coba lagi dengan cara luar biasa gunakan fatwa ini. Kita menggunakan lah yang lebih spiritual ini" ujar dia.
2. Total Subsidi yang Diberikan Pemerintah
Diketahui, total subsidi yang diberikan oleh Pemerintah di sektor energi pada tahun 2022 ini, mencapai angka Rp 502,4 triliun.
Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo menyebut bahwa jumlah tersebut cukup fantastis karena dua BUMN sektor energi yaitu Pertamina dan PLN tidak bisa menjual sesuai harga keekonomian. Sehingga, pemerintah harus menutup selisih dari harga.
3. Pemerintah Tidak Tegas Melakukan Pengawasan
Anggota Komisi VII DPR Ri, Mukhtarudin sebelumnya menilai bahwa pemerintah sendiri tidak cukup tegas dalam melakukan pengawasan terhadap distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM), terkhusus yang bersubsidi seperti misalnya Pertalite dan Biosolar.
Oleh karenanya, disampaikan oleh Mukhtarudin, di tahun 2022 ini, kuota untuk BBM bersubsidi seperti Pertalite bisa melebihi kuota 23 juta kiloliter (KL).
Mukhtarudin juga menjelaskan bahwa ia melihat distribusi masih banyak yang bobol. Disampaikan oleh Mukhtarudin, berdasarkan data yang yang dihasilkan olehnya, sebanyak 80 persen penikmat subsidi adalah kalangan mampu, dan 20 persen sisanya berasal dari kalangan yang tidak mampu.
4. Regulasi dan Pengawasan Harus Lebih Ketat
TERPOPULER
