Suara.com - Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo menanggapi isu perpecahan di tubuh kepegawaian Pemprov DKI Jakarta yang sebelumnya disampaikan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Menurutnya jika benar, hal tersebut dapat membahayakan jalannya roda pemerintahan
"Jika isu ini benar adanya, berbahaya untuk jalannya pemerintahan. Kebijakan bisa jadi tidak sinkron dan kerja tidak maksimal. Saya harap Pak Gubernur sebagai pimpinan tertinggi dapat menertibkan ini," ujar Anggara, Kamis (25/8/2022).
Anggara mengatakan situasi seperti ini seharusnya dapat diantisipasi dengan rekrutmen dan pengisian jabatan yang transparan dan adil.
"Harus dievaluasi selama ini proses rekrutmen pejabat kita. Kubu-kubuan seperti ini berawal dari nepotisme pengisian jabatan. Terapkan sistem meritokrasi tanpa terkecuali. Kuatkan sistem talent pool dan apresiasi berbasiskan kinerja," papar Anggara.
Selain itu, Anggara menilai konflik adanya dua geng ASN di Pemprov DKI, harus segera diselesaikan Gubernur Anies Baswedan sebelum jabatannya berakhir kurang lebih 2 bulan lagi. Anggara tak ingin penjabat Gubernur DKI yang menggantikan Anies menjadi kewalahan terkait perpecahan di tubuh kepegawaian Pemprov DKI.
"Harus segera diklarifikasi dan diselesaikan oleh Pak Anies sebelum habis jabatan. Jangan sampai Penjabat Gubernur kerepotan karena ini," kata Anggara.
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menyebut jika saat ini ada dua kubu yang terpecah dalam jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Anies Basewedan.
Dua kubu yang terpecah itu yakni kelompok ASN lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang (dulu STPDN) dan kelompok umum.
"Sekarang ada satu dilematis di pemerintahan eksekutif, sudah punya geng-geng ini, yaitu geng STPDN dan geng umum," kata Prasetyo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (22/8/2022).
Dua kubu itu, lanjut Prasetyo, yakni Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali dengan Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Sigit Wijatmoko yang merupakan lulusan IPDN. Ia mengatakan, sosok Sigit terkesan tidak menghargai Marullah sebagai pejabat daerah dengan pangkat yang lebih tinggi.
"Sekarang Sekdanya tidak dihargai oleh asisten. Ini seperti ada Sekda bayangan, namanya Sigit. Kalau begini, bagaimana mau jalan, ini istilahnya pemerintahan?" papar dia.
Prasetyo melanjutkan, pejabat struktural harus bekerja sesuai dengan mekanisme tingkat kedudukan dalam organisasi. Bahkan, dilarang menyentuh ranah politik.
TERPOPULER
