REGIONAL:
- Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan kebijakan pembelajaran daring harus persiapan matang karena pengalaman buruk pandemi.
- Ia menekankan sinkronisasi kebijakan antarkementerian dan daerah penting agar hak belajar siswa terjamin.
- Pemerintah membahas opsi daring untuk penghematan energi, namun kualitas pendidikan dan infrastruktur tetap jadi prioritas.
Suara.com - Wacana pembelajaran daring kembali mencuat di tengah rencana pemerintah menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak dijalankan tanpa persiapan matang, mengingat pengalaman buruk saat pandemi Covid-19.
Lestari menegaskan, opsi pembelajaran dalam jaringan (daring) harus dirancang secara komprehensif agar tidak mengorbankan kualitas pendidikan siswa.
"Sejumlah langkah teknis yang komprehensif, menyinkronkan kebijakan antarkementerian dan pemerintah daerah harus dilakukan untuk memastikan tidak ada satu anak pun yang kehilangan hak belajarnya dalam penerapan kebijakan pembelajaran secara daring itu," ucap Lestari dalam keterangannya, Selasa (24/3/2026).
Ia menilai, rencana penghematan BBM melalui perubahan metode belajar harus dipahami betul oleh pelaksana di lapangan, mulai dari sekolah hingga pemerintah daerah.
Pengalaman pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama pandemi, kata dia, seharusnya menjadi evaluasi serius. Saat itu, berbagai persoalan muncul, mulai dari kesiapan guru yang terbatas hingga beban tambahan bagi orang tua.
"Jangan sampai kesalahan yang sama berulang sehingga penting untuk dipersiapkan secara matang,” ucap Lestari.
Selain kesiapan sumber daya manusia, ia juga menyoroti pentingnya infrastruktur digital. Pemerintah sebelumnya telah menyalurkan perangkat seperti papan interaktif digital, laptop, hingga diska keras eksternal ke ratusan ribu satuan pendidikan.
Namun, menurutnya, distribusi perangkat saja tidak cukup tanpa diiringi kemampuan tenaga pengajar dalam mengoperasikannya.
Di sisi lain, Lestari menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, hingga masyarakat agar kebijakan pembelajaran jarak jauh bisa berjalan efektif.
"Keberlanjutan proses belajar mengajar yang berkualitas bagi setiap anak bangsa sangat penting untuk mewujudkan generasi penerus yang berdaya saing di masa depan," demikian Lestari.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menyebut pemerintah tengah menyusun strategi penghematan energi di sektor publik sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu opsi yang dibahas adalah penyesuaian metode pembelajaran, termasuk kombinasi daring dan luring di berbagai jenjang pendidikan.
Namun, Pratikno menegaskan bahwa kualitas pendidikan tetap menjadi prioritas. Untuk kegiatan tertentu seperti praktikum, pembelajaran tetap diarahkan berlangsung secara tatap muka.
Dengan demikian, wacana sekolah daring saat ini masih berada pada tahap pembahasan dan belum menjadi kebijakan final, di tengah penegasan pemerintah sebelumnya yang tetap memprioritaskan pembelajaran tatap muka demi mencegah learning loss.
TERPOPULER
