Suara.com - Tim Advokasi Kebebasan Digital mendesak Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate untuk menanggapi surat keberatan yang dilayangkan pada hari ini, Jumat (28/8/2022) hari ini. Surat protes itu berkaitan dengan pemblokiran terhadap sejumlah Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) oleh Kominfo berdasarkan Perkominfo Nomor 5 Tahun 2020.
"Jadi surat keberatan ini kami harap ditanggapi dengan arif dan bijaksana. Jadi Johnny G. Plate bisa melihat dengan penuh hidayah, bahwa ini ada persoalan problematik di masyarakat sehingga tindakan itu patut dievaluasi atau dicabut," kata pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Fadhil Alfatan Nazwar di Gedung Kominfo.
Tim Advokasi Kebebasan Digital lebih dulu membuka posko pengaduan bertajuk #SaveDigitalFreedom dan menerima sebanyak 213 aduan. Rata-rata, pihak pengadu adalah pekerja lepas di industri media dan kreatif serta pegiat gim online.
Fadhil menyampaikan, pemblokiran yang dilakukan Kominfo membikin para pengadu mengalami kerugian secara materi maupun non-materi. Pada pokoknya, surat keberatan yang dilayangkan tim advokasi terkait dengan adanya dugaan pelanggaran hukum dan HAM.
Fadhil menambahkan, pemblokiran terhadap sejumlah PSE itu dilakukan dalam lingkup penyelenggaraan administrasi negara. Sehingga, dalam hal ini Kominfo harus tunduk kepada azaz-azam umum pemerintahan yang baik.
"Yang mana kami anggap ada pelanggaran di situ. Jadi ini adalah rangkaian yang salah satu kami lakukan," beber dia.
Ketua SINDIKASI, Nur Aini menambahkan, pemblokiran terhadap beberapa situs seperti PayPal, Yahoo, Epic Games, Dota, dan lainnya berdampak besar kepada para pengadu. Misalnya saja pekerja lepas di sektor media yang tidak bisa mengakses layanan pembayaran.
"Terutama PayPal, meski hanya beberapa hari, tapi dampaknya luar biasa. Kawan-kawan menderita kerugian mencapai ratusan juta," ucap Nur Aini.
Dampak berikutnya adalah jaminan pekerjaan yang tidak pasti. Nur Aini menyampaikan, para pekerja lepas media dan kreatif rata-rata mempunyai klien yang berada di luar negeri.
Tentunya, tindakan pemblokiran itu menyasar pada kepercayaan klien mengenai regulasi yang ada di Indonesia. Buntutnya, para klien menjadi ragu dalam memberikan pekerjaan kepada pekerja lepas di sektor media dan kreatif tersebut.
"Ini yang menjadi kekhawatiran klien dan juga beberapa pemberi kerja terutama dari luar negeri. Mereka ragu untuk mempekerjakan freelancer dari Indonesia terutama di bidang industri kreatif," ucap Nur Aini.
Berdasarkan fakta tersebut, Tim Advokasi Kebebasan Digital mendesak Menteri Kominfo, Johnny G. Plate untuk menyampaikan keterangan di publik bahwa tindakan pemblokiran itu adalah perbuatan melawan hukum. Johnny juga didesak untuk menyampaikan permohonan maaf atas tindakan pemblokiran yang tentunya membikin aktivitas masyarakat terganggu.
TERPOPULER
