REGIONAL:
Suara.com - Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Abdul Moqsith Ghazali ikut menyoroti pernyataan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum yang menyebut poligami sebagai solusi untuk menekan angka penularan HIV/AIDS.
Ia menilai, pernyataan Wagub Jabar itu tak memiliki landasan. Karena kata Moqsith hingga kini tidak ditemukan data yang menunjukkan bahwa poligami sebagai salah satu solusi untuk menekan kasus penularan HIV/AIDS
"Tak ada data yang menunjukkan bahwa poligami ampuh menahan laju peningkatan HIV/AIDS," ujar Moqsith yang dikutip Suara.com dari nu.or.id, Kamis (1/9/2022).
Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU periode 2015-2021 juga menegaskan bahwa poligami bukan solusi penanganan HIV/AIDS. Apalagi kata dia, jika tidak memiliki ilmu mengenai kesehatan seksual reproduksi.
"Alih-alih mengurangi HIV, bahkan jika pelaku poligami tetap menjalankan aktivitas seksual tidak sehat, maka yang bersangkutan bisa menularkan penyakit pada istri-istrinya termasuk menularkan HIV/AIDS," tutur Moqsith.
Hal senada dikatakan dr Syifa Mustika, yang mengatakan tidak ada bukti bahwa poligami dapat menekan angka HIV/AIDS. Ia menilai hal itu justru akan menambah jumlah kasus.
"Secara medis anjuran poligami untuk mencegah HIV/AIDS jelas menyesatkan. Justru poligami malah berpotensi menambah jumlah kasus HIV/AIDS jika tidak disertai ilmu soal seksualitas," kata dokter dari Perhimpunan Dokter Nahdlatul Ulama (PDNU) itu.
Ia menjelaskan solusi untuk penanggulangan HIV/AIDS, dapat dilakukan dengan aktif menyosialisasikan pendidikan kesehatan seksual reproduksi pada masyarakat.
"Pendidikan ini penting dikenalkan dari mulai remaja sekolah sampai kepada lingkaran sosial masyarakat, di posyandu-posyandu atau Puskesmas," kata dr Syifa.
Sebelumnya Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum menyatakan bahwa poligami sebagai solusi mencegah penularan HIV/AIDS. Bukannya mendapat dukungan, pernyataan tersebut sontak memicu konflik dan langsung menjadi perdebatan di kalangan masyarakat.
Menyadari jika ucapannya menimbulkan kontroversi, terbaru, pada Rabu (31/8/2022), Uu memberikan klarifikasi, sekaligus menyampaikan permintaan maaf.
"Seandainya ada yang tersinggung dengan pendapat saya sebagai Wakil Gubernur, dan saya bicara bukan atas nama pemerintah tapi atas nama pribadi saya. Tapi kalau sekali pun pribadi tidak sependapat, ya saya mohon maaf," ujarnya, usai menghadiri acara Harlah Muslimat NU Tingkat Jawa Barat, di Gedung Pusdai Jawa Barat, di Kota Bandung.
TERPOPULER
