Suara.com - Ketika bulan September datang, ingatan orang-orang, terutama yang berasal dari kalangan aktivis, langsung ingat dengan sosok Munir Said Thalib.
Hal ini disebabkan Munir ditemukan tewas dalam pesawat terbang saat menuju Belanda pada 7 September 2004 silam.
Hingga kini aktor utama di balik kematian Munir belum terungkap, meski pengadilan telah memvonis sejumlah orang, alah satunya adalah pilot Garuda Indonesia Pollycarpus Budihari Priyanto.
Baru-baru ini, hacker yang menamakan dirinya Bjorka menyebut bahwa dalang di balik kematian Munir adalah mantan Deputy Badan Intelijen Negara (BIN) Muchdi Purwopranjono.
Namun siapakah sosok Munir Said Thalib? Berikut ulasannya.
Munir Said Thalib dikenal sebagai aktivis Hak Asasi Manusia (HAM). Selama hidupnya, ia begitu getol memperjuangkan hak-hak kelompok minoritas dan terpinggirkan.
Munir lahir di Kota Batu, Malang, Jawa Timur pada 8 Desember 1965. Ia dikenal sebagai sosok yang aktif. Saat duduk di bangku sekolah menengah pertama (SMP) ia sudah aktif di kegiatan ekstrakurikuler pencinta alam.
Kegemarannya berorganisasi juga terlihat ketika ia mengenyam pendidikan di Fajultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
Baca Juga: Bantah Alihkan Kasus Ferdy Sambo, Hacker Bjorka Senggol Nama Kapolri
Tak hanya ingin duduk di dalam kelas, Munir juga aktif menjadi anggota Forum Studi Mahasiswa untuk Pengembangan Berpikir.
Munir juga tercatat pernah bergabung dengan organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Latar belakangkeaktifannya di organisasi inilah yang menjadi titik awal keseriusan dirinya dalam terjun ke dalam masalah-masalah sosial.
Membela hak-hak kaum tertindas
Setelah lulus kuliah pada 1989, langkah Munir membela HAM kelompok yang terpinggirkan dimulai ketika ia menjadi relawan di Lembaga bantuan hukum (LBH) Surabaya.
Di sana ia aktif mengadvokasi masyarakat miskin yang berkasus dengan aparat keamanan setempat. Ia juga tak gentar menyuarakan nasib kalangan buruh, mahasiswa dan kelompok masyarakat lainnya ketika resim orde baru sedang berkuasa,
Seiring bergulirnya reformasi di Indonesia pada 1998, kasus-kasus pelanggaran HAM bermunculan satu persatu. Bukan hanya yang terjadi ketika peralihan dari era orde baru ke era reformasi, tapi juga kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, yang terjadi di era orde baru.
