Kasus Penyalahgunaan BBM Bersubsidi Terbongkar, Modus Pelaku Modifikasi Bak Truk

Suara.com - Kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis bio solar di Kabupaten Sidoarjo telah berhasil dibongkar oleh Petugas Kepolisian Resor Kota Sidoarjo.

Modus operandi yang dilakoni oleh para pelaku, yaitu modifikasi bak truk dengan menempatkan tandon agar bisa menampung 5.000 liter bio solar. Hal itu diungkap oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Sidoarjo Kombespol Kusumo Wahyu Bintoro.

Kasus ini terungkap berawal dari kecurigaan masyarakat. Truk berwarna putih dengan terpal biru di atasnya mengisi bio solar berulang kali di SPBU wilayah Taman, Sidoarjo.

"Kasus ini bermula dari laporan masyarakat adanya truk warna putih terdapat terpal warna biru menutupi bak belakang, yang mengisi bio solar secara tidak wajar secara berulang dalam jumlah banyak di beberapa SPBU wilayah Taman, Sidoarjo," ujarnya pada Rabu (14/9/2022).

Petugas lantas bergerak cepat untuk menangkap truk tersebut usai dilakukan penyelidikan. Sopir dan kenek yang mengisi bio solar juga turut ditangkap. Polisi juga membawa barang bukti pada bak truk terdapat satu buah tandon berkapasitas 5.000 liter yang berisi 1.632 liter bio solar, satu alat pompa dan barang bukti lainnya.

"Ternyata benar truk warna putih yang dicurigai menyalahgunakan BBM bersubsidi jenis bio solar, terbukti telah memodifikasi bak kendaraan supaya dapat menampung bahan bakar sampai 5.000 liter," ujarnya.

Dari pemeriksaan polisi kepada para tersangka, yakni DP, P dan AT setiap pembelian 1.000 liter bio solar mendapatkan uang sejumlah Rp350.000 yang mereka bagi tiga dengan pemilik armada truk.

"Dari pengakuan tersangka, mereka melakukannya atas perintah pemilik armada yang kini dalam pencarian polisi," katanya.

Untuk mempertanggungjawabkan yang dilakukan ketiga tersangka, menurut Kapolresta Sidoarjo akan dikenakan ancaman hukuman sesuai pasal 40 angka 9 UU RI No. 11 tahun 2020, tentang Cipta Kerja sebagai perubahan atas Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 Minyak dan Gas Bumi dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar. [ANTARA]