Suara.com - Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah mengecam segala tindak percobaan penghentian kegiatan Pondok Pesantren (Ponpes) Gontor setelah muncul isu pencabutan izin Ponpes Gontor usai kasus tewasnya salah satu santri akibat pengeroyokan di pesantren ternama di Indonesia tersebut.
Ahmad Basarah pun mengungkap bahwa pencabutan izin ponpes tersebut terbilang terlalu terburu-buru.
"Kekerasan pada santri yang berujung pada kematian tentu sangat disayangkan; tapi mengusulkan Gontor sebagai institusi pendidikan Islam berbasis asrama dibubarkan atau izin operasionalnya dicabut, hemat saya itu pikiran terburu-buru," kata Ahmad Basarah dalam keterangan tertulis yang diterima oleh Suara.com di Jakarta, Rabu (14/9/2022).
![Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ahmad Basarah. [Suara.com/Dian Rosmala]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2016/10/04/o_1au7bj3bu1s0e186m6jmv0619kha.jpg)
Ia yang juga merupakan Sekretaris Dewan Penasihat PP Baitul Muslimin Indonesia sejak 2007 ini mengungkap bahwa Ponpes Gontor sudah melahirkan tokoh-tokoh besar Islam di Indonesia sehingga hal tersebut hanya dilakukan oleh oknum
"Saya tidak yakin jika budaya kekerasan dilakukan sistematis oleh pimpinan Gontor akan lahir tokoh-tokoh besar dan moderat seperti mereka," ungkapnya.
Profil Ahmad Basarah
Dr. Ahmad Basarah, SH, MH merupakan salah satu politikus Indonesia yang berasal dari Fraksi PDI Perjuangan dan berhasil menjadi anggota DPR/MPR RI periode kedua dan ketiga tahun 2009 dan 2014.
Sebelum terjun ke dunia politik, Basarah telah aktif menyuarakan haknya sejak masih kuliah Fakultas Ilmu Komunikasi, Institut Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta. Kiprahnya di dunia politik diawali dari latar belakang keluarganya, sang ayah merupakan purnawirawan Polri.
Sejak kuliah, Basarah juga telah aktif sebagai anggota di organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Selama di organisasi ini, Basarah pernah menjabat beberapa jabatan strategis. Tak hanya itu, Basarah juga ikut aktif dalam gerakan reformasi menurunkan rezim Orde Baru.
Ia pun tergolong anggota DPR RI yang memiliki latar belakang pendidikan yang kuat. Basarah diketahui pernah berkuliah di 5 tempat yang berbeda dengan jurusan yang berbeda juga hingga mendapatkan gelar doktornya.
Basarah pernah berkuliah sarjana di Fakultas Ilmu Komunikasi, Institut Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (IISIP), Jakarta pada tahun 1988, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta pada tahun 1992 hingga 1995.
Tak hanya sarjana, Basarah juga melanjutkan pendidikan magisternya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
Kiprahnya sebagai politikus ternyata tidak membuatnya berhenti mengejar pendidikan. Ia juga berhasil menyelesaikan Pendidikan Doktor (S3) Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang pada tahun 2014 dan berhasil menyelesaikan disertasinya di tahun 2016.
Kiprahnya di dunia politik dan berada di Fraksi PDI Perjuangan dimulai ketika dirinya sering mengikuti kursus kader PDIP saat masih kuliah. Ia pun menjadi salah satu formatur pembentukan sayap Islam PDI Perjuangan. Loyalitasnya sebagai anggota Fraksi PDI Perjuangan membuatnya dipercaya sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan periode 2010 - 2015 dan 2015 - 2019.
Pada 26 Maret 2018, Basarah diangkat menjadi Wakil Ketua MPR RI bersama tekannya, Ahmad Muzani dan Muhaimin Iskandar berdasarkan revisi Undang-undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD.
