Sama Seperti Isu 3 Periode, Jokowi Ogah Gubris usai Disebut Bisa Maju Cawapres: Bukan dari Saya

Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi enggan menanggapi soal munculnya isu anyar yakni dirinya maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Jokowi tak mau menanggapi lantaran isunya bukan berasal dari dirinya.

Jokowi menegaskan kalau urusan masa jabatan dirinya sebagai presiden bukan berasal dari dirinya. Semisal saja wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Berkali-kali ia sampaikan kalau wacana itu bukan berasal dari dirinya.

"Sejak awal saya sampaikan bahwa ini yang menyiapkan bukan saya, urusan tiga periode sudah saya jawab," kata Jokowi di Istana Negara, Jumat (16/9/2022).

Wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode sudah berlalu, kini Jokowi dihadapkan dengan isu menjadi cawapres pada Pilpres 2024.

Kepala Negara sempat bertanya dari mana isu itu berasal. Kalau misalkan dari dirinya, maka Jokowi siap untuk menjawab.

Akan tetapi dikarenakan isu itu bukan dari dirinya, maka Jokowi enggan menanggapinya.

"Kalau dari saya, saya terangkan, kalau bukan dari saya, saya ndak mau terangkan. Itu saja."

Jokowi Bisa Jadi Cawapres

PDI Perjuangan merespons pernyataan Mahkamah Konstitusi (MK) ihwal tidak ada aturan yang melarang presiden dua periode menjadi calon wakil presiden di periode berikut.

Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul sepakat dengan hal itu. Sebab dalam aturannya memang tidak dijelaskan detail.

"Kalau undang-undangnya begitu, bahkan kalimatnya sangat bisa ya sangat bisa," kata Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/9/2022).

Berdasarkan hal tersebut, menurut Bambang, Presiden Jokowi yang saat ini menjabat memang memiliki peluang untuk maju kembali, namun sebagai cawapres bukan capres.

"Kalau Pak Jokowi mau jadi wapres ya sangat bisa tapi syaratnya diajukan oleh parpol atau gabungan parpol," kata Bambang.

Kendati Jokowi memiliki potensi untuk menjadi cawapres, tetapi bukan berarti PDIP membuka peluang tersebut.

"Bukan buka peluang, aturan mainnya diizinkan. Apakah peluang itu mau dipakai atau tidak? Kan urusan Pak Presiden Jokowi," kata Bambang.