Suara.com - Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menegaskan bahwa partai-partai di koalisi pemerintah tidak pernah mengupayakan parpol lain di luar pemerintah untuk membangun koalisi.
Hal itu ditegaskan Baidowi menjawab tudingan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K. Harman yang menyebut ada kekuatan tidak terlihat alias invisible power yang hendak mengganggu lahirnya koalisi baru jelang Pilpres 2024.
"Tidak ada sejauh ini ada upaya-upaya dari koalisi ya pemerintah untuk menjegal seseorang ya, berlebihan," kata Baidowi kepada wartawan, Minggu (18/9/2022).
Baidowi mempertanyakan apa indikasi penjegalan seperti yang dicurigai. Baidowi menegaskan bahwa pengusulan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden ada di partai politik atau gabungan partai politik.
"Ya kalaupun ada jegal menjegal ya tanyakan ke partai politiknya, parpolnya mengusungnya yang mau mengusung sudah cukup koalisinya belum?" tanya Baidowi.
"Kalau parpolnya tidak cukup bangunan koalisinya ya jangan disamaratakan, jangan seolah-olah ada penjegalan," sambung Baidowi.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman menyebut ada kekuatan tidak terlihat alias invisible power yang hendak mengganggu lahirnya koalisi baru jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Invisible power itu disebutnya didukung oleh kelompok penguasa saat ini.
"Ya, itu tadi ada invisible power yang mengganggu yang tidak ingin ada koalisi di luar yang dikehendaki oleh penguasa sekarang ini kan," kata Benny di kawasan Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat (16/9/2022).
Invisible power tersebut yang ditekankan oleh Partai Demokrat melalui pidato yang disampaikan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Baca Juga: Plt Ketua Umum PPP Sowan ke Para Kiai dan Majelis: Koordinasi Menuju Pemilu 2024
Benny juga turut meminta kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan guna menghambat munculnya koalisi baru.
Benny tidak mau kalau pesta demokrasi nantinya malah dicemari oleh cara-cara yang tidak adil. Apalagi kalau memanfaatkan kekuasaan untuk mematikan persaingan hingga menghadang munculnya calon presiden nan potensial.
"Itu menghambat persaingan sehat dalam demokrasi," ucapnya.
