Blunder Bila Tak Dibuktikan Data, Tudingan SBY soal Kecurangan Pemilu 2024 jadi Bumerang buat Demokrat

Agung Sandy Lesmana | Muhammad Yasir | Suara.com

Minggu, 25 September 2022 | 12:54 WIB
Blunder Bila Tak Dibuktikan Data, Tudingan SBY soal Kecurangan Pemilu 2024 jadi Bumerang buat Demokrat
Blunder Bila Tak Dibuktikan Data, Tudingan SBY soal Kecurangan Pemilu 2024 jadi Bumerang buat Demokrat [Istimewa]

Suara.com - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai tudingan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY terkait adanya skenario kecurangan di Pemilu 2024 blunder. Di sisi lain, tudingan tersebut justru dianggap bisa menjadi bumerang utnuk partai Demokrat.

Adi menilai, pernyataan SBY terkait dugaan adanya kecurangan itu masih bersifat asumsi yang berpotensi membahayakan Demokrat jika tidak bisa membuktikannya.

"Sebenarnya kritik yang semacam ini adalah perkara alamiah dalam politik kita, tapi kalau tidak kuat data dan argumen, maka akan menjadi blunder yang cukup luar biasa," kata kepada wartawan, Minggu (25/9/2022).

Lebih lanjut, Adi mengungkapkan bawa kecurangan Pemilu di masa pemerintahan SBY pada tahun 2009 itu sendiri pernah terjadi. Hal itu bahkan menurutnya dibuktikan dengan adanya permasalahan terkait Daftar Pemilih Tetap atau DPT.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (batik cokelat) usai bertemu dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (batik biru) di NasDem Tower, Jakarta, Minggu (5/6/2022). [Dok.Antara]
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (batik cokelat) usai bertemu dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (batik biru) di NasDem Tower, Jakarta, Minggu (5/6/2022). [Dok.Antara]

Ketika itu, kata dia, ada sekitar 45 juta masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih. Bukti tersebut diklaim diperkuat dengan adanya pernyataan sikap dan petisi yang ditandatangani oleh partai-partai oposisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM) hingga aktivis demokrasi.

"Ada 45 juta penduduk yang tidak menggunakan bahkan gagal menggunakan hak suaranya karena persoalan DPT. Pemilu 2009 dianggap gagal, lantaran disinyalir ada permainan dalam jumlah DPT yang kemudian menghilangkan begitu banyak hak suara," katanya.

Di samping itu, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Islam Negara atau UIN Jakarta tersebut juga berpendapat bahwasannya pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimuti Yudhoyono alias AHY yang mengklaim 70 sampai 80 persen pembangunan di era presiden Joko Widodo atau Jokowi merupakan kinerja ayahnya, SBY itu salah kaprah. Sebab, menurutnya di masa pemerintahan SBY justru beberapa proyek banyak yang mangkrak.

"Semua orang juga tahu bahwa bandara di zaman Jokowi jauh lebih banyak ketimbang SBY, terus pembangunan jalur kereta api, bendungan dan lainnya itu adalah variabel yang sebenarnya tidak butuh ahli untuk menjelaskan itu semua," kata dia.

Turun Gunung

SBY sempat mengklaim dirinya telah melihat adanya kecurangan pada Pemilu 2024. Karena itu politisi yang pernah menjabat presiden dua periode ini mengaku akan kembali turun gunung.

Hal ini seperti dilihat Suara.com di unggahan akun Instagram @jayalah.negeriku. Tampak SBY berdiri di podium dan memberi arahan kepada para kadernya.

"Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilu 2024 mendatang?" ucap SBY sebagai pembuka arahannya, dikutip pada Sabtu (17/9/2022).

Mantan Presiden SBY ditemani kedua anaknya saat melayat di istri pendiri PT Sritex di Thiong Ting Solo. (Suara.com/Ari Welianto) 
Mantan Presiden SBY ditemani kedua anaknya saat melayat di istri pendiri PT Sritex di Thiong Ting Solo. (Suara.com/Ari Welianto) 

"Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," sambung SBY yang bak langsung melempar bom.

Lalu dugaan kecurangan seperti apa yang dimaksud SBY?

SBY menyatakan mengetahui informasi bahwa Pilpres 2024 nanti akan diatur untuk dua pasangan Capres dan Cawapres sesuai keinginan penguasa. Karena itu, jelas SBY, pihak oposisi jangan berharap bisa mengajukan Capres.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Bertemu Ridwan Kamil di Acara Pembukaan Muktamar Persis, Prabowo Subianto: Ini Saya Harus Perhitungkan

Bertemu Ridwan Kamil di Acara Pembukaan Muktamar Persis, Prabowo Subianto: Ini Saya Harus Perhitungkan

News | Sabtu, 24 September 2022 | 22:38 WIB

Sindir Pedas Wacana AHY Maju Capres, Adian Napitupulu: RT/RW Belum Pernah, Lalu Mau Memimpin Sebuah Republik?

Sindir Pedas Wacana AHY Maju Capres, Adian Napitupulu: RT/RW Belum Pernah, Lalu Mau Memimpin Sebuah Republik?

News | Sabtu, 24 September 2022 | 20:25 WIB

Pakar Nilai Komunikasi Politik AHY Tidak Dewasa, Ada Upaya Framing Seolah SBY Lebih Baik dari Jokowi

Pakar Nilai Komunikasi Politik AHY Tidak Dewasa, Ada Upaya Framing Seolah SBY Lebih Baik dari Jokowi

News | Sabtu, 24 September 2022 | 17:57 WIB

Puan Maharani Diteriaki 'Presiden' oleh Emak-emak Meski Elektabilitas Anjlok, Cuma Jawab: Alhamdulillah

Puan Maharani Diteriaki 'Presiden' oleh Emak-emak Meski Elektabilitas Anjlok, Cuma Jawab: Alhamdulillah

News | Jum'at, 23 September 2022 | 19:22 WIB

Terkini

Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun

Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun

News | Selasa, 12 Mei 2026 | 19:07 WIB

BGN Sebut MBG Gerakkan Ekonomi Hingga Rp16,8 Miliar per Hari di Kalbar

BGN Sebut MBG Gerakkan Ekonomi Hingga Rp16,8 Miliar per Hari di Kalbar

News | Selasa, 12 Mei 2026 | 18:54 WIB

Hilmar Farid: Ada Gap Pengetahuan Antara Jaksa dan Nadiem Makarim di Kasus Chromebook

Hilmar Farid: Ada Gap Pengetahuan Antara Jaksa dan Nadiem Makarim di Kasus Chromebook

News | Selasa, 12 Mei 2026 | 18:39 WIB

Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook

Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook

News | Selasa, 12 Mei 2026 | 18:38 WIB

Jabar Sudah Bisa Bayar Pajak Kendaraan via WhatsApp, Jakarta Kapan?

Jabar Sudah Bisa Bayar Pajak Kendaraan via WhatsApp, Jakarta Kapan?

News | Selasa, 12 Mei 2026 | 18:33 WIB

Bukan 3 Orang, Ternyata Kejagung Kasasi 8 Bankir yang Divonis Bebas di Kasus Sritex

Bukan 3 Orang, Ternyata Kejagung Kasasi 8 Bankir yang Divonis Bebas di Kasus Sritex

News | Selasa, 12 Mei 2026 | 18:27 WIB

Kunjungi Lampung Selatan, Staf Ahli TP PKK Yane Ardian Apresiasi Komitmen Daerah Tangani Zero Dose

Kunjungi Lampung Selatan, Staf Ahli TP PKK Yane Ardian Apresiasi Komitmen Daerah Tangani Zero Dose

News | Selasa, 12 Mei 2026 | 18:24 WIB

Kasus PRT Benhil: Pernyataan Penyidik Dinilai Reduksi Kesalahan Pelaku

Kasus PRT Benhil: Pernyataan Penyidik Dinilai Reduksi Kesalahan Pelaku

News | Selasa, 12 Mei 2026 | 18:23 WIB

15 Tahun Jaga Rel Tanpa Status, Penjaga Perlintasan Minta Palang Kereta Resmi yang Layak

15 Tahun Jaga Rel Tanpa Status, Penjaga Perlintasan Minta Palang Kereta Resmi yang Layak

News | Selasa, 12 Mei 2026 | 18:18 WIB

Masuk Kelompok Ekonomi Terbawah, 11 Ribu Nama Dibuang dari Daftar Penerima Bansos

Masuk Kelompok Ekonomi Terbawah, 11 Ribu Nama Dibuang dari Daftar Penerima Bansos

News | Selasa, 12 Mei 2026 | 18:15 WIB