Suara.com - Munculnya Dewan Kolonel di tubuh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menggegerkan publik. Pasalnya, Dewan Kolonel itu dibentuk oleh anggota DPR Fraksi PDIP untuk mendukung Puan maju Pilpres 2024.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul angkat bicara mengenai Dewan Kolonel.
Pacul menegaskan PDIP tidak pernah secara resmi membentuk Dewan Kolonel. Menurutnya, kemunculan Dewan Kolonel itu berawal dari kader-kader PDIP yang sedang kongkow-kongkow dan diskusi politik.
"Kan enggak biasa di dalam partai ada struktur militer. Tapi memang itu cuma kongkow-kongkow di dalam diskusi-diskusi politik," kata Pacul kepada wartawan di Jakarta, Minggu (25/9/2022).
Dalam kesempatan ini, Pacul menegaskan bahwa kader PDIP tetap sepakat dan disiplin mengenai Pemilu 2024. Seluruh kader sudah paham bahwa keputusan mengenai calon yang bakal diusung di Pilpres 2024 ada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
"PDIP itu gampang kok. Diperintah oleh ketum semua juga baris, semua tegak lurus. Dari dulu sudah terkenal kalau (kader) PDIP sangat tegak lurus perintah ketum," ujar Sekretaris Fraksi PDIP ini.
Pacul tidak memungkiri jika ada peluang Dewan Kolonel menjadi sesuatu yang serius. Namun, saat ini Dewan Kolonel yang bertujuan mendukung Puan Maharani dalam Pilpres 2024 hanya sebatas brain storming.
"Orang politik itu kan adu pikir, diskusi. Melihat masalah berdiskusi, berdialektika. Ini kan belum mengental. Jadi ini hanya brainstorming," tandas Pacul.
Sebagai informasi, Dewan Kolonel dibentuk oleh kader PDIP untuk mempersiapkan Puan dalam Pilpres 2024. Persiapan yang dilakukan di antaranya meningkatkan elektabiltas Puan.
Baca Juga: PDIP Blunder! Celeng Versus Banteng, Nama Ganjar Pranowo Terus Melejit
Adapun Dewan Kolonel dibentuk tiga bulan lalu. Mulanya kelompok ini terdiri dari 6 orang. Namun, belakangan beredar deretan anggota Dewan Kolonel adalah Johan Budi S Prabowo selaku insiator. Lalu koordinator Trimedya Panjaitan.
Kemudian Komisi I Dede Indra Permana dan Sturman Panjaitan, Komisi II Junimart Girsang, Komisi III Trimedya Panjaitan, Komisi IV Riezky Aprilia dan Komisi V Lasarus.
Selanjutnya ada Komisi VI Adi Satriyo Sulistyo, Komisi VII Dony Maryadi Oekon, Komisi VIII My Esti Wijayati, Komisi IX Abidin Fikri, Komisi X Agustin Wilujeng serta Komisi XI Hendrawan Supratikno dan Masinton Pasaribu.
