Demokrat Ungkit 2 Periode Rezim SBY: Banyak Capres Muncul Tapi Tak Recoki Pemilu dan Tekan Parpol

Suara.com - Anggota DPR sekaligus Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron menegaskan bahwa Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak pernah mencampuradukan jabatannya sebagai Presiden dengan pelaksanaan Pemilu, baik di 2009 maupun 2014.

Menurut dia, sikap SBY semasa menjabat itu kini tidak diterapkan lagi untuk saat ini. Hal itu disampaikan Herman untuk menegaskan maksud dari pernyataan "Jahat bukan?"  yang sempat dilontarkan SBY menanggapi adanya potensi kecurangan pada Pemilu 2024. 

"Penekanan 'jahat bukan?' itu berarti mengandung arti, SBY selama dua periode memimpin 10 tahun tidak pernah menjalankan politik-politik yang seperti ini," kata Herman dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (29/9/2022).

Herman melanjutkan arti dari pernyataan SBY tentang informasi kecurangan Pemilu 2024 dan sebagainya. Ia menegaskan bahwa apa yang menjadi pernyataan SBY menandakan tidak ada campur tangan pemerintah di bawa pimpinan SBY dalam pelaksanaan Pemilu.

"Itu untuk meyakinkan bahwa pemerintahan pada saat itu tidak pernah mencampuradukan posisi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dengan pesta demokrasi," ujar Herman.

Karena tidak ada campur aduk tersebut yang membuat pelaksanaan Pemilu di era SBY bisa memunculkan banyak calon presiden dan calon wakil presiden.

"Makanya muncul calon banyak terus karena bebas, tidak ada tekan-tekanan kepada partai-partai, tidak ada," kata Herman. 

Jangan Ada yang Atur-atur Pemilu

Sekretaris Majelis Tinggi Partai DPP Demokrat, Andi Alfian Mallarangeng sebelumnya, mengatakan bahwa memang pihaknya termasuk SBY mendengar adanya informasi terkait potensi Pilpres 2024 dibuat hanya dua pasangan calon dengan memanfaatkan instrumen hukum.

Awalnya, Andi menyampaikan, pernyataan SBY soal kecurangan tersebut hanya pesan sebagai tokoh bangsa.

"Itu pesan pak SBY sebagai tokoh bangsa mantan presiden jadi untuk mengingatkan jangan sampai ada yang berusaha ngatur-ngatur pemilu, yang boleh maju hanya dua pasang saja dan ditentukan ini dan ini. Dan ditentukan siapa yang oposisi gak perlu maju dicegat, dan sebagainya, jangan sampai seperti itu," kata Andi kepada wartawan, Senin (19/9/2022).

Andi berharap dengan adanya pernyataan SBY tersebut adanya niatan kecurangan bisa dihentikan. Pasalnya, kata Andi, pihaknya bersama dengan SBY memang menerima adanya informasi adanya dugaan kecurangan Pilpres 2024 hanya hadirkan dua pasangan calon salah satunya dengan dimanfaatkannya instrumen hukum.

"Nah memang ada info kami terima oleh pak SBY ada upaya atur semacam itu dengan instrumen hukum," ungkapnya.

Kendati begitu, Andi enggan menyebut siapa pihak yang memberikan informasi tersebut. Ia hanya menyebut kalau pihak yang memberikan informasi merupakan orang terpercaya.

"Info yang disampaikan ke pak SBY dan dari orang dipercaya lah. Orang itu dengar langsung," tuturnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan, kembali bahwa pernyataan SBY hanya sebagai pesan agar kekhawatir seperti politik identitas hingga oligarki politik tak terjadi di Pilpres 2024.

"Jangan Pemilu 2024 terjebak oligarki politik, dan sebagainya, itu sama pesannya. Ini disampaikan ke kader."

Jelang Pemilu 2024, SBY mengaku sudah mempersiapkan untuk turun gunung karena mencium adanya tanda-tanda kecurangan saat ini.

Hal ini seperti dilihat Suara.com di unggahan akun Instagram @jayalah.negeriku. Tampak SBY berdiri di podium dan memberi arahan kepada para kadernya.

"Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," sambung SBY yang bak langsung melempar bom.

Lalu dugaan kecurangan seperti apa yang dimaksud SBY?

"Konon akan diatur dalam Pemilihan Presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka, dua pasangan Capres dan Cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka," beber SBY.

"Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan Capres Cawapresnya sendiri, bersama koalisi tentu saja. Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan?" imbuhnya.

Kecurangan yang konon, menurut SBY, siap dilakukan di Pemilu 2024 ini pemicu sang mantan presiden untuk turun gunung. Tentu tujuannya hanya satu, mempertahankan Pemilu sebagai ajang untuk rakyat memilih dan dipilih alih-alih dikendalikan oleh penguasa.