REGIONAL:
Suara.com - Hillary Brigitta Lasut digadang-gadang sebagai politisi termuda yang berhasil masuk ke jajaran parlemen. Sayangnya, karier politik Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Nasdem tersebut tak kebal dari sederet kontroversi yang pernah ia tuai.
Bahkan baru-baru ini, Hillary dibanjiri kecaman publik gegara polisikan komika Mamat Alkatiri terkait video roasting yang dinilai melukai nama baik politisi muda itu.
Sontak, citra Hillary di publik dinilai menjadi sosok yang antikritik gegara langkahnya polisikan sang komedian itu.
Berikut deretan kontroversi Hillary Brigitta Lasut yang pernah dialami sepanjang kariernya berpolitik.
Layangkan kritik terhadap aksi unjuk rasa: Tidak relevan
Hillary sempat menuai perdebatan publik sekaligus kontroversi gegara pernyataannya yang mengkritisi sederet unjuk rasa yang terjadi pada pertengahan tahun 2022. Adapun khususnya pada unjuk rasa Juni 2022 lalu, Hillary menilai bahwa kegiatan demo sudah tidak relevan jika dilakukan di waktu kini.
Hillary kemudian menawarkan alternatif menggunakan media sosial sebagai wadah kritik bagi masyarakat untuk menuangkan aspirasi dan keluh kesahnya.
Sosok kader Partai NasDem tersebut berdalih bahwa unjuk rasa dengan turun ke jalan pada akhirnya menimbulkan dampak yang justru merugikan rakyat, seperti rusaknya fasilitas umum.
Sebut DPR dikarantina di Wisma Atlet tak etis
Hillary sempat turut angkat suara membela rekannya sesama anggota parlemen, Mulan Jameela yang dikarantina di kediamannya.
Menurutnya, langkah Mulan sudah tepat lantaran tak etis jika anggota DPR dikarantina di Wisma Atlet. Ia juga menyandingkan posisi anggota DPR setara dengan presiden yang menjalani karantina di kediamannya di Istana Bogor.
"Dilihat dari sudut pandang hukum, DPR itu setara presiden kalau dalam pembagian kekuasaan, tidak masuk akal dan tidak etis kalau presiden karantina di Istana Bogor, terus anggota DPR RI karantina di Wisma Atlet," kata Hillary dalam keterangannya, Senin (13/12/2021).
Permintaan ajudan jadi sorotan
Hillary juga pernah meminta secara langsung kepada KSAD Jenderal Dudung Abdurachman untuk disediakan ajudan dari pihak TNI. Ia menilai bahwa melalui peraturan yang berlaku, sah-sah saja jika ia meminta pengamanan dari sang KSAD.
"Banyak yang bertanya soal apakah benar saya meminta ajudan atau bantuan pengamanan dari TNI. Benar, saya menyurat ke KASAD untuk memohon bantuan pengamanan sesuai dengan Permen No. 85 Tahun 2014,"
TERPOPULER
